Begini Strategi Pemda DIY Turunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah

Harianjogja.com, JOGJA—Kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah di DIY masih menjadi fokus pembangunan di DIY. Berbagai upaya dilakukan Pemda DIY untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan DIY pada Maret 2023 sebesar 11,4% atau turun 0,45% dibandingkan September 2022. Sementara itu ketimpangan DIY pada Maret 2023 mencapai 0,449 poin atau turun 0,010 poin dibandingkan September 2022. 

Sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 448.470 orang, turun 15.200 orang terhadap September 2022. Apabila dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 turun 6.300 orang. Dari 27 provinsi yang secara nasional mengalami penurunan persentase angka kemiskinan Maret 2023, salah satunya DIY.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY terus dilakukan Pemda DIY. 

“Strategi penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil dan sinergi kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan,” kata Sultan dalam Pembacaan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2023 di DPRD DIY, Rabu (30/8/2023).  

Menurut Sultan, upaya menurunkan ketimpangan wilayah ditempuh melalui pengembangan kewirausahaan UMKM, budi daya ternak, pasar murah produk perikanan, penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan usaha bagi pelaku usaha dan berbagai program pendukung UMKM lainnya. 

Di Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul, misalnya, ada sekitar 68% pelaku UMKM. Karena itulah perlu adanya dukungan entitas usaha tersebut agar dapat menurunkan ketimpangan antar wilayah dan kemiskinan di tiga daerah tersebut.

Selain itu untuk dapat mendorong perkembangan perekonomian di tiga daerah tersebut menurut Sultan berbagai proyek infrastruktur juga turut dilakukan. “Perbaikan kondisi dan strategi diatas diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan wilayah di DIY tahun 2023. Sehingga target kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY pada 2023 dapat tercapai,” katanya.  

BACA JUGA: Kemiskinan di DIY Berangsur-angsur Menurun, Ini Datanya

Menurut Sultan, kemiskinan dan ketimpangan merupakan merupakan dua masalah kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Selain itu dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder untuk menanggulangi masalah tersebut. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyampaikan strategi yang dilakukan Pemda DIY sudah tepat. Dia pun mendorong agar kemiskinan ekstrem dapat selesai tahun 2024. 

Menurut Huda, penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin ekstrem dapat dilakukan dengan pemberian bantuan sembako. Menurutnya, warga miskin ekstrem di DIY banyak yang mengalami kekurangan kalori. Karena itu, menurut Huda pemberian bantuan sembako dapat membantu warga memenuhi kebutuhan kalorinya. 

“Kami alokasikan anggaran Rp31 miliar khusus untuk bantuan sembako untuk menangani kemiskinan ekstrem ini. By address yang sudah ada kami sasar dengan warga yang bersangkutan, harapannya bisa nol kemiskinan ekstremnya,” katanya.  

Ada pula program penurunan beban warga miskin berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan jaminan kesehatan bagi warga miskin. 

Selain itu, kata Huda, berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di DIY telah menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan bagi warga miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka.  

Huda juga mendukung program penanganan ketimpangan wilayah melalui program pembangunan yang fokus pada wilayah selatan DIY. “Kami mendukung misi Gubernur DIY untuk membangun dan mengundang investor untuk berinvestasi pada infrastruktur di sisi selatan DIY. Wilayah selatan Jogja ini masih timpang, disitu kita berikan infrastruktur di wilayah sana, agar bisa memperbaiki ketimpangan,” katanya.  

Dengan berbagai program tersebut, Huda berharap kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY dapat teratasi. “Harapan kami dengan komprehensif penanganan kemiskinan dan ketimpangan wilayah tersebut, kita harap kemiskinan di Jogja akan turun drastis,” katanya. 

Sementara Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Jaka Sriyana berpandangan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan dengan strategi spasial dengan fokus menangani kemiskinan pada kantong kemiskinan desa. “Dana desa yg begitu besar bisa difokuskan untuk program ini dengan alokasi pada pemberdayaan ekonomi produktif,” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.