Puncak Kemarau Agustus, Warga Gunungkidul Diminta Hemat Air
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
Kemiskinan - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul menyatakan keseriusannya untuk menekan jumlah warga miskin di Bumi Handayani. Selain mengalokasikan anggaran Rp217 miliar, pemkab juga telah mempersiapkan tiga strategi atau jurus untuk pengentasan kemiskinan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian mengaku telah menyiapkan beberapa strategi untuk program pengentasan kemiskinan. Secara garis besar strategi itu terbagi dalam tiga sektor. Terdiri atas, pertama difokuskan untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup di Masyarakat.
Ia menjelaskan, di program ini terdapat sub sektor program yang digebar, antara lain perlindungan jaminan sosial, optimalisasi Program Keluarga Harapan. “Ada juga program pengembangan infrastruktur,” kata Aldian, Selasa (24/6/2025).
Adapun sektor kedua, menyangkut upaya mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat miskin. Program ini dijalankan melalui sejumlah kegiatan mulai dari pemberdayaan pemuda, penguatan UMKM hingga pengembangan pertanian dan kepariwisataan.
“Untuk sektor ketiga menyangkut masalah birorasi untuk penguatan kelembagaan dan terwujudnya keselarasan kerjsa di lingkup Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah,” kata mantan Kepala Dinas Pariwisata ini.
Dia menjelaskan, pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp217,1 miliar untuk penanggulangan kemiskinan di tahun ini. Total ada 51 program dan 148 sub kegiatan yang tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tahun ini ada tujuh kapanewon yang menjadi fokus penangan meliputi Gedangsari, Semin, Saptosari, Playen. Selain itu ada Kapanewon Ponjong, Tepus dan Rongkop,” katanya.
Menurut dia, upaya memerangi angka kemiskinan terus dilakukan. Di tahun ini, pemkab telah mematok target penurunan sebesar 0,34%. “Harapannya saat dilakukan penghitungan, kemiskinan bisa turun di angka 14,84 persen,” ucapnya.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini mengatakan, berdasarkan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024, angka kemiskinan di Bumi Handayani turun 0,42%. Di 2023, jumlah keluarga miskin di Gunungkidul mencapai 15,6%, tapi tahun lalu berkurang menjadi 15,18%. “Mudah-mudahan jumlah keluarga miskin di Gunungkidul bisa terus diturunkan,” kata Endang.
Meski demikian, ia berharap penurunan angka kemiskinan bisa lebih dioptimalkan. Guna mewujudkannya, program dan kebijakan dari pekab difokuskan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
BACA JUGA: PT Pos Indonesia Terbitkan Perangko Bergambar Sri Sultan Hamengku Buwono X
Salah satunya dengan melakukan sinkronisasi program penanganan kemiskinan daerah, mengacu pada Instruksi Presiden No.4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, bisa dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui pengembangan UMKM hingga pemberian pelatihan bagi warga keluarga kurang mampu.
“Kolaborasi antara intansi juga penting, termasuk keberadan sektor swasta dapat mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
AIcosystem Buka Cara Baru dalam Mengelola Pengalaman Pelanggan hingga Pengembangan Asisten Virtual
Wacana pembatasan BBM subsidi menyasar desil 9-10. Simak cara cek desil DTSEN melalui situs Cek Bansos Kemensos dengan NIK.
Maroon 5 akan konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Simak harga tiket, jadwal presale, dan cara pembelian tiketnya.
KPK memeriksa mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.