Ratusan Ribu Mahasiswa di Jogja Terancam Tak Bisa Nyoblos saat Pemilu, Ini Penyebabnya...

Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu DIY mengendus adanya kemungkinan kerawanan Pemilu 2024 justru datang dari kampus-kampus di Jogja. Pasalnya, dari total sekitar 300.000 mahasiswa yang ada di Jogja, hanya sebanyak 18.000 di antaranya yang terfasilitasi akses memilih pada Pemilu 2024 mendatang.

Penilaian Bawaslu DIY terhadap tak terakomodasinya 282.000 mahasiswa Jogja itu masuk ke dalam kerawanan pemilu 2024 di DIY dari aspek dimensi penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat.

Ketua Bawaslu DIY, Mohamad Najib menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU DIY dan kampus-kampus terkait dengan hal itu.

Najib menjelaskan tak mudah mengantisipasi kerawanan pemilu dari tak terakomodasinya hak memilih mahasiswa tersebut. Pasalnya, Peraturan KPU No.18/2014 membatasi pengadaan surat suara tambahan di TPS maksimal hanya 2% dari jumlah pemilih.

“Sulit mengatasinya karena ada aturan pembatasan dua persen ini. Sedangkan TPS Khusus yang sudah ditetapkan KPU DIY sendiri hanya 85 titik dengan jumlah pemilih 18.000. Sepertinya dikoordinasikan dengan kampus-kampus juga sulit karena mereka tidak punya otoritas juga dalam pemilu ini,” jelas Najib, Jumat (1/9/2023).

Perbandingan 18.000 yang terakomodasi dengan kondisi real jumlah mahasiswa di Jogja yang mencapai 300.000, menurut Najib, terlalu jomplang, di mana perbandingannya hanya 6%. “Perlu diingat 18.000 pemilih di TPS Khusus yang sudah ditetapkan ini juga tidak hanya mahasiswa, ada pesantren, lembaga pemasyarakatan, dan lainnya. Meskipun yang mendominasi kelompok mahasiswa,” ujar dia.

BACA JUGA: Pemilu 2024 di DIY, Sleman Paling Rawan, Gunungkidul Paling Aman

Najib menegaskan setiap warga negara termasuk mahasiswa Jogja dilindungi haknya untuk memilih dalam pemilu 2024 mendatang. “Tentu harus dicarikan jalan keluarnya, karena ini hak mahasiswa untuk memilih. Kalau tidak diakomodasi bisa jadi masalah juga,” tegasnya.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY Muh. Zaenuri Ikhsan berjanji akan mencari strategi agar mahasiswa Jogja tetap diberikan hak memilih. “Sebenarnya lewat TPS Khusus ini kami harap seluruh mahasiswa, terutama yang dari luar daerah mendaftar. Waktu pendaftarannya juga sudah lama sekitar dua bulan, tapi yang daftar hanya 18 ribu ini,” katanya, Minggu (3/9/2023).

TPS Khusus, jelas Zaenuri, adalah kebijakan baru KPU RI untuk mewadahi pemilih dalam kondisi merantau. “Baru ada pada 2024 ini, kemarin 2019 tidak ada. Kami juga sudah sosialisasikan ke kampus-kampus juga dengan gencar,” ujarnya.

KPU DIY sudah menetapkan dan tidak dapat merubah daftar pemilih tetap di TPS Khusus tersebut. “Sudah ditetapkan tidak bisa diutak-atik, tersebar kebanyakan di Sleman dan Jogja yang memang banyak kampusnya,” terang Zaenuri.

Formulir A5

Sementara ini solusi untuk mengurangi kerawanan pemilu dari lingkungan kampus tersebut, jelas Zaenuri, dengan mendorong mahasiswa membuat formulir pindah pemilih atau A5. “Kalau formulir A5 tidak dibatasi jumlahnya, tapi waktu pembuatannya dibatasi hingga H-1 bulan sebelum pencoblosan harus ada,” jelasnya.

Zaenuri menyebut KPU DIY sudah berkoordinasi dengan kampus-kampus Jogja dan panitia pemungutan kecamatan (PPK) serta KPU kabupaten/kota untuk mendorong mahasiswa segera mengurus formulir A5. “Nanti dibantu kampus dan PPK di tiap wilayah agar dapat A5 supaya hak memilihnya terlindungi,” tuturnya.

Solusi dengan formulir A5 ini tetap memiliki tantangan, lanjut Zaenuri, lantaran tiap TPS yang ada sudah dibatasi maksimal 300 pemilih. “Pembatasan ini untuk menjaga sistem dan beban kerja panitia pemungutan suara (PPS) agar saat perhitungan suara tidak kelelahan dan dapat target waktunya,” ucapnya.

Tantangan pembatasan pemilih di TPS ini, sambung Zaenuri, akan disiasati dengan strategi pemetaan. “Nanti akan kami petakan mana TPS yang jumlah pemilihnya dibawah 300 orang, kami arahkan mahasiswa ini kesana dengan formulir A5 itu,” ungkapnya.

Zaenuri menilai solusi ini akan berhasil jika kampus-kampus juga aktif mendorong mahasiswa segera bikin A5 dari sekarang. “Masalahnya beberapa kampus ini tidak mau turut berpartisipasi dalam pemilu, terutama takut dicap mendukung calon tertentu. Maka kami minta kampus-kampus yang ada turut bantu KPU agar pemilu nanti sukses,” harapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News