Pastikan PNS Wajib Netral saat Pemilu, Bawaslu dan Pemkab Bantul Bentuk Satgas

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bantul untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan aparatur sipil negara (ASN) selama pemilihan umum (pemilu) 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Bantul terkait upaya pengawasan netralitas ASN selama pemilu tahun depan. “Kami juga memastikan di Bantul sudah ada satgas netralitas ASN yang basisnya OPD,” katanya saat dihubungi melalui telepon, Senin (25/9/2023).

Satgas tersebut dibentuk untuk melakukan pencegahan, penindakan, monitoring dan evaluasi terkait dengan netralitas ASN Kabupaten Bantul pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

BACA JUGA: Bawaslu Sleman Optimalkan Pengawasan Alat Peraga Sosialisasi

Diketahui ASN memiliki asas netralitas yang diatur dalam UU No.5/2014 tentang ASN. Dalam regulasi tersebut, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (parpol). ASN diamanatkan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Mereka [ASN] tidak boleh mengikuti atau berafiliasi atau memihak salah satu calon [legislatif atau kepala daerah] dalam rentang waktu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye,” katanya Didik.

Didik berharap satgas yang telah dibentuk tersebut dapat melakukan pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik.

Selain pembentukan satgas tersebut, OPD Pemkab Bantul pun telah mendeklarasikan ikrar terkait dengan netralitas ASN dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN dalam pemilu tahun depan. “Diharapkan ASN dapat menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan selama penyelenggaraan pemilu.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.