Guru Pendamping Khusus Penyandang Disabilitas di Jogja Ditambah

Harianjogja.com, JOGJA—UPT Layanan Disabilitas (ULD) Kota Jogja menambah jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) tahun ini. Penambahan ini untuk memaksimalkan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah Kota Jogja.

Kepala ULD Kota Jogja, Aris Wibowo, menjelaskan penambahan guru khusus untuk membimbing peserta didik penyandang disabilitas ini bertujuan agar kualitas pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta tetap terjaga. “Jangan sampai kualitas pendidikan inklusi di Kota Jogja ini menurun,” ujarnya, Jumat (19/1/2024).

Ada sebanyak 10 orang GPK baru untuk sekolah negeri dan lima orang GPK untuk sekolah swasta pada tahun 2024. Sebelumnya, ULD sudah memiliki 120 personel GPK di sekolah negeri dan 50 GPK di sekolah swasta. Dengan adanya tambahan tersebut, total guru khusus ini akan berjumlah sebanyak 185 orang untuk Tahun Anggaran 2024.

Meski demikian, ia mengakui jumlah GPK juga berkurang karena ada beberapa yang lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. Maka penambahan ini menambal kekurangan tersebut.

BACA JUGA: Dirut BPJS Kesehatan sebut vaksinasi DBD di luar tanggungan JKN

“Untuk itu, sebagai upaya menjaga kualitas layanan inklusi, ULD menambah jumlah personel GPK. Ketika GPK itu berkurang, maka harus segera mendapatkan gantinya selama sekolah itu secara kualitas belum mampu melaksanakan pendidikan inklusi tanpa GPK,” ungkapnya.

GPK baru ditempatkan di sekolah-sekolah yang GPK sebelumnya lolos CPNS dan PPPK dan di sekolah yang memang belum memiliki GPK. “Kami melihat mana sekolah yang urgen membutuhkan GPK dan ini. Nanti kami juga akan mencari sembilan GPK baru untuk menambal sulam lagi,” kata dia.

Menurutnya, GPK masih memiliki peranan penting di setiap sekolah. GPK merupakan perpanjangan tangan dari ULD dalam melaksanakan pendidikan inklusi dan membantu sekolah. “GPK ini punya peran penting untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah agar pendidikan inklusi berjalan lancar, intinya di situ,” kata dia.

Di sisi lain, Aris berharap semua sekolah sudah benar-benar dapat menjalankan pendidikan inklusi dan memiliki program untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Setiap sekolah harus mampu mengembangkan program untuk ABK agar tidak sekadar melaksanakan pendidikan inklusi secara normatif.

“Jadi ketika ditanya apakah sekolahnya inklusi, ya programnya apa? Harus punya program yang berbeda dengan sekolah lainnya. Mungkin bisa vokasi, mungkin ada bina diri, atau mungkin setidaknya punya Program Pembelajaran Individual [PPI],” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News