Alokasi Anggaran Jaring Pengaman Sosial Sleman Tahun Ini Naik Jadi Rp15 Miliar

Catur Dwi Janati

Minggu, 21 Januari 2024 - 12:27 WIB

Abdul Hamied Razak

Alokasi Anggaran Jaring Pengaman Sosial Sleman Tahun Ini Naik Jadi Rp15 Miliar

Bantuan sosial

Harianjogja.com, SLEMAN—Alokasi anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Sleman mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp15 miliar pada tahun 2024. Sebelumnya di 2023, pendidikan menjadi sektor yang paling banyak mengakses bantuan ini.

Kepala Dinas Sosial Sleman, Mustadi menerangkan pada tahun 2023 anggaran program JPS di Sleman terealisasi lebih dari Rp13,9 miliar. Sementara di tahun 2024, alokasi anggaran program JPS naik sekitar satu miliar rupiah menjadi sekitar Rp15 miliar.

Dari alokasi anggaran teranyar, sebesar Rp12,3 miliar disiapkan untuk bantuan sosial tidak terencana. Sementara Rp2,7 miliar lainnya untuk bantuan sosial terencana yakni Sleman Pintar. "Di 2023 itu Rp13,9 miliar termasuk bantuan program Sleman Pintar yang masuk di situ," terang Mustadi dihubungi Minggu (21/1/2024).

Kenaikan alokasi anggaran program JPS lanjut Mustadi didasari pertimbangan semakin banyaknya masyarakat yang tahu akan program ini. Sehingga diestimasikan akan semakin banyak pula yang mengakses bantuan ini kedepannya. Apalagi serapan alokasi anggaran JPS di 2023 yang hanya menyisakan anggaran sisa sekitar satu juta rupiah.

"Dari Rp14 miliar itu kita tinggal mengembalikan ke kas daerah sekitar Rp1 juta," jelasnya.

Secara umum, JPS terbagi dalam JPS kesehatan, JPS pendidikan dan JPS sosial. Bantuan ini bisa dijukan oleh masyarakat yang sifatnya cenderung darurat atau tidak terencana. Misal ketika ada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan biaya kesehatan yang bersifat mendesak namun tidak ditanggung oleh BPJS. Sementara JPS Sosial biasanya diakses warga yang terdampak bencana.

Contoh lainnya, JPS Pendidikan bisa diakses pelajar dengan ekonomi kurang mampu yang memiliki tunggakan di sekolah. "[JPS] Pendidikan juga gitu, ada anak yang sekolah tidak bisa membayar SPP. Kemudian ijazahnya tertinggal," ungkapnya.

Pada tahun 2023, lebih dari 70 persen anggaran JPS digelontorkan untuk sektor pendidikan. Masyarakat banyak mengajukan permintaan bansos JPS pada sektor tersebut dibanding di sektor kesehatan maupun sosial.

Adapun kasus yang sering ditemui dalam pengajuan JPS Pendidikan yakni adanya tunggakan di sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam satu tahun, program ini hanya bisa diakses warga satu kali.

"Hampir semua itu karena ada tunggakan, ya SPP kalau anak kuliah ya UKT dan sebagainya. Tapi syaratnya adalah mereka belum menerima bantuan yang sejenis," tandasnya.

Salah satu bentuk JPS yang diberikan pada 2023 ialah alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Wujud bantuannya berupa kaki palsu, brace, kursi roda standar, kursi roda 4 in 1, kruk dan alat bantu dengar.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo berharap bantuan yang diserahkan dapat membantu mobilitas para penerima agar lebih mudah beraktivitas. Juga dapat digunakan para penerima untuk mengambangkan potensi yang dimiliki.

"Pemerintah Kabupaten Sleman tidak membedakan antara masyarakat disabilitas dan non-disabilitas. Sehingga dengan bantuan ini monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bapak ibu beraktivitas, untuk berkarya, untuk berbisnis dan memaksimalkan potensi yang dimiliki," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.