Advertisement
Ketua KPU Dijatuhi Sanksi Etik oleh DKPP, Begini Tanggapan Mahfud MD
Cawapres Mahfud MD saat menyampaikan visi misi dan program kerja dalam Debat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jumat (22/12/2023). - Tangkapan Layar KPU RI
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD ikut memberi tanggapannya soal sanksi peringatan keras terakhir yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabumingra Raka sebagai cawapres.
Dari pandangan Mahfud, secara hukum prosedural pencalonan Gibran sudah sah. Apapun putusan DKPP, tidak akan mempengaruhi prosedur yang sudah ditempuh oleh pencalonan Gibran sebagai Cawapres.
Advertisement
Namun DKPP lanjut Mahfud mengadili pribadi para anggota KPU. "DKPP itu mengadili pribadi. Mengadili pribadi-pribadi anggota KPU bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan, ini yang pribadi. Hasyim Asy'ari bersalah yang lain juga bersalah," tegas Mahfud pada Senin (5/2/2024) dalam acara Tabrak Prof di Koat Kopi Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman.
Tak sampai di situ, Mahfud juga menilai KPU telah melakukan pelanggaran berkali-kali. Sementara saat diberitahu letak pelanggarannya, tidak ada perbaikan dan justru menimbulkan kesalahan yang berikutnya.
"Supaya diingat KPU itu sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali, banyak sekali, kalau kita beri tahu hanya diperbaiki gitu lalu tidak ada perbaikan berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya," ungkapnya.
Bahkan Mahfud menggarisbawahi Hasyim Asy'ari yang telah melakukan dua kali kesalahan. Jika yang bersangkutan membuat kesalahan lagi, Mahfud berpendapat jika Hasyim Asy'ari harus diberhentikan dari KPU.
"Saudara Hasyim Ashari itu salahnya sudah dua kali diperingatkan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat dilakukan oleh Hasyim Asy'ari, kalau terjadi sekali lagi dia harus diberhentikan dari KPU," tegasnya.
"Oleh sebab itu KPU hati-hati dari sekarang," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembebasan Tanah Wakaf untuk Tol Jogja-Solo Tunggu Lahan Pengganti
Edarkan Sabu dan Pil Kuning, Polisi Ringkus Dua Pria di Kulonprogo
Jadwal DAMRI Jogja-Semarang Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025
Hasil Uji Lab Sampel MBG dan Muntahan Korban Keracunan di Sleman, Ada E.coli dan Bakteri Lain
Advertisement
Jadwal Angkutan Sinar Jaya, dari Malioboro ke Pantai Parangritis
Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025
Jadwal Pemadaman Listrik di Jogja, Sleman dan Bantul Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025
Wabup: Upaya Pemberantasan Narkoba di Gunungkidul Harus Dioptimalkan
Advertisement
Rute Trans Jogja Hari Ini
Jadwal SIM Keliling di Sleman Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025, Cek di Sini
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025
Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Rabu 27 Agustus, dari Stasiun Tugu hingga Kutoarjo
Advertisement
JCW 2025 Jadi Tempat Berkumpulnya Penggemar Kopi Tanah Air
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 26 Agustus: Pembangunan Embung, Ganti Rugi Tol Jogja, Korupsi BUKP Wates
- Kebijakan Royalti Musik Diharapkan Ramah bagi Pengusaha Kecil
- Pemkab Sleman Lakukan Percepatan Intervensi Stunting dengan Program Genting
- Puluhan Wajib Pajak di Gunungkidul Ajukan Dispensasi Pembayaran PBB
- Tren Jumlah ODGJ di Bantul Menurun dalam 3 Tahun
Advertisement
Advertisement
