Advertisement
Ketua KPU Dijatuhi Sanksi Etik oleh DKPP, Begini Tanggapan Mahfud MD
Cawapres Mahfud MD saat menyampaikan visi misi dan program kerja dalam Debat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jumat (22/12/2023). - Tangkapan Layar KPU RI
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD ikut memberi tanggapannya soal sanksi peringatan keras terakhir yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabumingra Raka sebagai cawapres.
Dari pandangan Mahfud, secara hukum prosedural pencalonan Gibran sudah sah. Apapun putusan DKPP, tidak akan mempengaruhi prosedur yang sudah ditempuh oleh pencalonan Gibran sebagai Cawapres.
Advertisement
Namun DKPP lanjut Mahfud mengadili pribadi para anggota KPU. "DKPP itu mengadili pribadi. Mengadili pribadi-pribadi anggota KPU bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan, ini yang pribadi. Hasyim Asy'ari bersalah yang lain juga bersalah," tegas Mahfud pada Senin (5/2/2024) dalam acara Tabrak Prof di Koat Kopi Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman.
Tak sampai di situ, Mahfud juga menilai KPU telah melakukan pelanggaran berkali-kali. Sementara saat diberitahu letak pelanggarannya, tidak ada perbaikan dan justru menimbulkan kesalahan yang berikutnya.
"Supaya diingat KPU itu sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali, banyak sekali, kalau kita beri tahu hanya diperbaiki gitu lalu tidak ada perbaikan berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya," ungkapnya.
Bahkan Mahfud menggarisbawahi Hasyim Asy'ari yang telah melakukan dua kali kesalahan. Jika yang bersangkutan membuat kesalahan lagi, Mahfud berpendapat jika Hasyim Asy'ari harus diberhentikan dari KPU.
"Saudara Hasyim Ashari itu salahnya sudah dua kali diperingatkan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat dilakukan oleh Hasyim Asy'ari, kalau terjadi sekali lagi dia harus diberhentikan dari KPU," tegasnya.
"Oleh sebab itu KPU hati-hati dari sekarang," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Solusi Praktik Perdagangan Tidak Adil di Sleman
Capaian PAD Parkir di Gunungkidul Masih Jauh dari Target
Ratusan Petugas Ikuti Bimtek Sipedet Cantik di Kulonprogo
Dana Rp5,7 Miliar Batal Cair, Pembangunan Taman Budaya Sleman Disetop
Advertisement
DPD PDIP DIY Usung Isu Kesehatan Mental Remaja di Bulan Bung Karno 2025
Tekankan Ketahanan Pangan, GKR Hemas Kunjungi Petani Bawang di Klayar Gunungkidul
Dua Jemaah Haji Asal Bantul Meninggal karena Kelelahan
Pembayaran Gaji PPPK di Sleman Diperkirakan Tak Sesuai Jadwal
Tren Terus Menurun, TBC di Kota Jogja Kini Sentuh 583 Kasus
Advertisement
Polemik Pengolahan Sampah di ITF Niten, Pemkab Janji Tak Tambah Kapasitas
Jalan Rusak Ditanami Pohon Pisang, Pemkab Kulonprogo Buka Opsi Lakukan Pengurukan
Wisatawan Malioboro Membutuhkan Fasilitas Penunjang bagi Pejalan Kaki
Pemkab Bantul Gelar Bazar Pangan Murah, 5Kg Beras Premium Dijual Rp62.500
Viral Seorang Pria Nekat Mendaki Gunung Merapi, Balai TNGM Lakukan Penyelidikan, Siap-siap Diblacklist
Advertisement
Ratusan Kasus HIV/AIDS Terjadi di Kota Jogja dalam Beberapa Tahun Terakhir, Didominasi Usia Produktif
Berita Pilihan
Advertisement
Heboh Starlink Elon Musk Menyala Saat Iran Matikan Internet, Kementerian Komdigi Tegaskan Ini untuk Indonesia
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Gunungkidul Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Kawasan Pantai Drini
- Trihanggo dan Tirtomartani Jadi Prioritas Pengadaan Lahan Tambahan Tol Jogja-Solo, Ini Alasannya
- 410 Koperasi Merah Putih di DIY Telah Dapatkan Pengesahan Badan Hukum
- Tahun Ini, Pemkab Kulonprogo Punya 11 Paket Perbaikan dan Perawatan Jalan
- Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Kulonprogo Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak
Advertisement
Advertisement
