RS Saras Adyatma Bantul Layani Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 2027
Rumah Sakit Saras Adyatma Bantul mulai melayani pemeriksaan kesehatan penunjang bagi calon jemaah haji Kabupaten Bantul untuk keberangkatan 2027.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Eko Suwanto. / Ist
JOGJA—Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan harapan publik dalam proses peradilan gugatan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dalam sengketa Pilpres 2024.
Pernyataan ini ditegaskan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang juga Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dalam Halal Bi Halal dan Rapat DPC PDI Perjuangan Yogyakarta, Sabtu (20/4/2024).
BACA JUGA: Link Live Streaming Sidang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Hari Ini
"Rakyat berharap dan berdoa semoga Majelis Hakim MK menerima seluruh permohonan gugatan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan memerintahkan pemilihan umum ulang tanpa keterlibatan Gibran [Rakabuming Raka], yang nyata diterima menjadi Cawapres setelah terjadi Pelanggaran Etik Ketua MK dengan Putusan 90 sesuai Vonis MKMK dan diterimanya pendaftaran oleh KPU yang juga melanggar etik sesuai vonis DKPP," kata politisi muda PDI Perjuangan ini.
Seperti diketahui, Ketua MK saat itu, Anwar Usman membuat keputusan yang memberi ruang kepada Gibran maju dalam Pilpres 2024. Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo, sehingga bisa dikatakan Gibran adalah keponakannya.
Eko Suwanto menjelaskan, sesuai dengan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarno, di dalam rapat DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta disampaikan pentingnya meneguhkan konstitusi.
Selama proses demokrasi Pemilihan Umum baik Pilpres dan Pemilihan Legislatif ada dinamika politik yang keras.
"Sikap Ibu Megawati Soekarnoputri dengan upaya dan langkah meneguhkan konstitusi, DPC PDI Perjuangan Yogyakarta tegaskan sikap. Meski proses berdinamika sangat keras, dikepung pragmatisme, PDI Perjuangan menang hattrick di Pemilihan Legislatif. Kita catat bagaimana program panjang dan menjadi tidak berarti karena adanya abuse of power Presiden Joko Widodo," kata Eko Suwanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta ini.
BACA JUGA: Sudah Tidak Lagi Pandemi, Bawaslu Sebut Pilkada 2024 Bakal Berbeda
Secara khusus, PDI Perjuangan berterima kasih kepada seluruh rakyat yang hadir di TPS untuk memberikan suara.
Dari tanah kelahiran Ibu Hj Megawati Soekarnoputri di Yogyakarta, seluruh elemen struktural juga badan partai dan sayap diharapkan segera membangkitkan konsolidasi kekuatan.
"Terima kasih atas kepercayaan kepada PDI Perjuangan, mari kembali bangkit merebut Pilkada 2024, hal utama kokohkan partai. Jogja tanah kelahiran Megawati Soekarnoputri harus mampu dan selalu ada di hatinya rakyat," kata alumni Lemhannas ini.
Khusus menyikapi langkah Presiden Joko Widodo dan keluarganya, pilihan politik Gibran Rakabuming yang dengan pelanggaran etik Ketua MK dan KPU bisa menjadi Cawapres, ia menyebut mereka adalah contoh pemimpin yang buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
"Joko Widodo memberikan contoh yang buruk, kedepankan kepentingan keluarga di atas konstitusi, bangsa dan negara dengan bukti Ketua MK yang notabene kerabat Jokowi dipecat akibat lakukan pelanggaran berat etik dengan Putusan 90 yang muluskan anak Jokowi, Gibran sebagai Cawapres," kata Alumni MEP UGM Eko Suwanto. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rumah Sakit Saras Adyatma Bantul mulai melayani pemeriksaan kesehatan penunjang bagi calon jemaah haji Kabupaten Bantul untuk keberangkatan 2027.
Jadwal SIM Keliling Sleman November 2026 tersedia di MPP, Sleman City Hall dan lokasi SIMMADE. Simak jam layanan serta persyaratannya.
AHY mengecam dugaan penyadapan ilegal yang dinilai mengancam demokrasi, keamanan negara, dan privasi masyarakat.
Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengungkap kerentanan jaringan 2G dan pentingnya pengawasan sistem LIMS untuk mencegah penyadapan ilegal.
Satpom Lanud Adisutjipto mengajak masyarakat tidak takut melapor jika menghadapi persoalan yang melibatkan anggota TNI AU.
Kemenkes mendistribusikan 3,8 juta masker, oksigen, obat-obatan, dan tenaga kesehatan untuk tujuh provinsi terdampak kabut asap karhutla.