Persiapan Paskah, Gereja Kotabaru Disterilisasi
Jelang hari raya Paskah Gereja St Antonius Padua Kotabaru disterilisasi untuk mencegah keberadaan benda-benda berbahaya selama pelaksanaan ibadah paskah
Penetapan Anggota DPRD Kota Jogja Ditunda, Masih Menunggu Hasil Putusan MK
Ilustrasi pemungutan suara. - Freepik
Harianjogja.com, JETIS—Penetapan anggota DPRD Kota Jogja periode 2024-2024 harus tertunda karena masih adanya sidang sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua KPU Kota Jogja Noor Harsya Aryosamudro mengaku belum melakukan penetapan anggota DPRD Kota Jogja.
KPU Kota Jogja masih menunggu hasil keputusan MK terhadap PHPU yang dilaporkan oleh Partai Ummat pada gelaran pilkada beberapa waktu lalu. Sidang seharusnya terjadwal dilakukan pekan lalu. Namun, harus mundur lantaran penggugat tak datang saat jadwal sidang.
"Ketika MK sudah memutuskan, kemudian memberikan surat kepada KPU RI. KPU memberikan surat kepada kami, tiga hari setelah surat itu dikirimkan ke kami maksimal kami akan menetapkan [anggota legislatif]," ujar Harsya saat ditemui, Senin (6/5/2024).
Saat ditanya kapan penetapan anggota legislatif dilakukan, Harsya tak bisa memastikan kapan tanggal pastinya. Pastinya, KPU Kota Jogja akan menunggu surat dari MK. Tiga hari pasca mendapatkan hasil putusan MK itu, KPU Kota Jogja selanjutnya akan melakukan rapat pleno terbuka.
Rapat akan membahas penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih. Meski begitu, Harya memastikan dia masih punya waktu. Sebab, anggota legislatif yang masih menjabat saat ini masih akan bertugas hingga 22 Agustus 2024. "Masih ada waktu yang cukup panjang," tuturnya.
Meski caleg terpilih belum ditetapkan, tapi Harsya mengatakan sejatinya partai politik punya perhitungan tersendiri. Parpol juga telah mengetahui caleg mana saja yang lolos dan mendapatkan kursi di DPRD Kota Jogja.
Harsya mengaku telah mengingatkan partai politik. Kaitannya dengan laporan LHKPN yang harus dilakukan caleg terpilih ke KPK. Laporan ini menjadi salah satu syarat pelantikan. Jika caleg terpilih tak melaporkan LHKPN, maka tak akan bisa dilantik oleh gubernur. Pelaporan setidaknya dilakukan pada 21 hari sebelum menjabat.
"Belum ditetapkan, tapi sebetulnya parpol sudah tau perhitungannya. Nanti juga kita spill sedikit," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
