MIMBAR LEGISLASI DPRD BANTUL: Endro Sulastomo Dorong Pemkab Tata Kawasan Wisata Bantul

BANTUL—Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Endro Sulastomo, mendorong Pemkab Bantul untuk terus menata kawasan wisata di Bumi Projotamansari. Pasalnya sektor pariwisata merupakan salah penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Bantul.

Menurutnya, Pemkab jangan hanya puas dengan ramainya kunjungan wisatawan ke objek wisata pantai di setiap momen liburan, terutama Pantai Parangtritis. Tetapi Pemkab juga mendukungnya dengan fasilitas yang memadai, misalnya dengan menata kawasan sepanjang pantai supaya tidak kumuh, menata para pelaku UMKM pendukung pariwisata. “Contohnya seperti pantai di Bali yang tertata rapi,” ucap dia, Kamis (23/5/2024).

Pemkab Bantul sebenarnya sudah berencana menata kawasan pantai Parangtritis, Pantai Depok, dan

Gumuk Pasir, tetapi nyatanya sampai saat ini belum juga terealisasi. “Kelemahan selama ini tidak segera membenahi sehingga dikhawatirkan wisatawan lari ke daerah lain yang pantainya bagus-bagus seperti di Gunungkidul,” katanya.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan Pemkab Bantul melalui Dinas Pariwisata akan menata Pantai Depok hingga Pantai Parangtritis. Upaya penataan tersebut sudah disepakati oleh para pelaku usaha penunjang wisata. Penataan itu baru sampai di wilayah Laguna Depok yang berada di selatan Jembatan Kretek 2.

Penataan kawasan Pantai Parangtritis perlu dilakukan sebab wilayah pantai itu dinilai semrawut, mulai dari para pedagang yang membuka lapak di zona yang tidak tepat, aktivitas usaha ATV serta mobil jip yang tidak menempati jalur tepat.

Selain itu, dengan penataan diharapkan sampah dari laut yang biasanya menumpuk di bibir pantai juga mudah dibersihkan. “Masalah sampah, pengelolaan parkir, penataan pedagang. Pemkab punya PR besar kaitannya dengan penataan Parangtritis sebagai potensi peluang berusaha yang bisa mengangkat PAD,” ucap Endro.

Namun demikian, politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mewanti-wanti bahwa dalam penataan ini harus melibatkan semua pihak, terutama warga dan pelaku usaha sekitar tempat wisata serta mengakomodasi aspirasi mereka karena pembangunan wisata muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat.

Pemindahan TPR

Selain menata kawasan pantainya, Pemkab Bantul juga harus menangkap peluang ketika JJLS sudah tersambung semuanya. Saat ini JJLS tinggal menunggu Kelok 23 atau perbatasan Bantul dan Gunungkidul serta Jembatan Pandansimo yang merupakan perbatasan Bantul dan Kulonprogo yang sedang digarap.

Endro mengatakan dengan tersambungnya JJLS, jangan sampai nantinya Bantul hanya jadi tempat lewat, tetapi harus menjadi tujuan wisata. Ayah dari satu anak ini juga meminta Dinas Pariwisata Bantul mulai merancang tempat penarikan retribusi (TPR) wisata pantai setelah tersambungnya JJLS.

TPR yang ada saat ini dipastikan tidak memungkinkan lagi dipertahankan karena JJLS berada di dalam TPR. Ada banyak skenario yang bisa dilakukan untuk menempatkan TPR. “Bisa dilakukan di setiap objek wisata atau beberapa objek wisata satu TPR di dalam JJLS. Pihaknya juga sudah sempat membahas persoalan tersebut bersama mitra kerja Komisi B, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian,” ucap Endro.

Endro Sulastomo merupakan anggota Komisi B yang salah satunya membidangi pariwisata dan pendapatan daerah. Dia sudah dua periode menjadi anggota DPRD bantul dari Fraksi PDI Perjuangan. Pada Pemilu 2024 lalu, dia kembali terpilih untuk periode ketiga 2024-2029.

Endro mengawali kariernya sebagai lurah di Kalurahan Wirokerten selama dua periode, yakni pada 2002-2012. Lantaran masa jabatan lurah dibatasi maksimal dua periode maka Endro didorong untuk menjadi anggota DPRD Bantul.

“Saya masuk partai jadi Dewan adalah pengabdian, ketika jadi Dewan bisa menampung aspirasi, advokasi dan membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Semangatnya biar selalu bisa bermanfaat untuk masyarakat,” tandasnya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News