Tinjau Gudang Bulog, Ombudsman RI Rekomendasikan Bansos Tetap Dipertahankan

Harianjogja.com, SLEMAN—Ombudsman RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) meninjau gudang Bulog DIY di Purwomartani, Kasalan, Sleman, Rabu (19/6/2024). Dalam kunjungan ini, Ombudsman RI merekomendasikan agar bantuan sosial (bansos) beras dipertahankan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan kunjungannya ke gudang Bulog tersebut untuk memantau ketersediaan beras baik beras dari luar negeri maupun dalam negeri. “Tadi terlihat bahwa di gudang Purwomartani cukup melimpah, baik itu beras lokal [dalam negeri] maupun luar negeri,” katanya.

Dengan ketersediaan yang cukup tersebut, pemerintah siap untuk melakukan stabilisasi harga beras ketika dibutuhkan. “Siap untuk stabilisasi harga beras jika seandainya di kemudian hari mengalami peningkatan kembali,” ungkapnya.

Piihaknya juga ingin mendapat masukan dan informasi terkait kesuksesan program bantuan pangan terhadap pengendalian inflasi. “Kalau ternyata sukses, program bantuan pangan ini harusnya didesain agar continue setiap bulan,” kata dia.

Dari catatan Ombudsman RI dalam setahun ini, salah satu kunci suksespengendalian inflasi adalah pengucuran beras dari bantuan pangan. Penerima bantuan sosial (bansos) beras ini ada sebanyak 22 juta orang dengan besaran 10 kg per orang, sehingga total ada sekitar 220.000 ton per bulan beras yang disalurkan setiap bulan.

“Artinya dalam satu bulan, 22 juta rumah tangga tidak masuk ke pasar. Coba dibayangkan tiba-tiba bantuan pangan ini tidak ada, artinya di bulan itu 22 juta orang masuk ke pasar. Dalam kondisi seperti sekarang, musim paceklik, pasti akan meningkatkan harga beras,” paparnya.

Maka Ombudsman RI memberi masukan kepada pemerintah agar tidak bermain-main dalam program stabilisasi dan pengendalian inflasi ini. Walau program bansos beras masih ada di bulan Agustus, Oktober dan Desember, namun sekarang masyarakat sudah masuk musim paceklik.

“Kami segera akan memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Menteri keuangan agar bantuan pangan ini sebaiknya tetap disalurkan setiap bulan. Agar inflasi kita terjaga, kemiskinan juga dengan sendirinya dapat dibantu pemerintah,” katanya.

Terlebih sekarang masyarakat berada di dalam tahun politik, dimana stabilitas harga dan inflasi menjadi isu yang digoreng. “Kami mengharapkan pemerintah seperti sebelumnya, memberikan dukungan untuk menyediakan dana agar program bantuan panga nada setiap bulan,” ungkapnya.

Komoditas beras menurutnya memiliki bobot politik yang sangat tinggi. Impor beras, kenaikan harga, dan isu-isu lainnya bisa memicu opini publik. Maka diperlukan kebijakan dari pemerintah terkait beras yang berkelanjutan.

“Jadi jangan kebijakan itu tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Kalau kebijakan it uterus di-mantenance setiap bulannya, maka pasar akan membaca itu sebagai signal untuk tidak memainkan harga. Harapannya pemerintah memberikan bantuan pangan tidak sekadar memberikan pangan orang miskin, tapi juga harus efektif dalam mengendalikan inflasi,” ujarnya.

BACA JUGA: Bansos Beras 10 Kg Bakal Diperpanjang Tahun Ini

Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Indra Wijayanto, menuturkan beberapa waktu lalu Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sempat naik dari Rp14.000 menjadi Rp14.500 lantaran adanya karena input dari petani juga mengalami kenaikan.

“Biaya pupuk, biaya lahan dan lain-lain ini kan tahun ini meningkat. Untuk kita meningkatkan kesejahteraan petani, kita menaikkan harga di tingkat produsen. Otomatis dalam skala lebih kecil dia juga akan menaikkan harga di konsumen,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.