Kekerasan Daycare Jogja, 53 Anak Jadi Korban, Pemda DIY Turun Tangan
53 anak jadi korban kekerasan daycare di Jogja, Pemda DIY beri pendampingan dan dorong penegakan hukum.
Ilustrasi serangan siber./Sputniknews
Harianjogja.com, JOGJA—Muhammadiyah menyoroti Pusat Data Nasional (PDN) yang mendapat serangan siber sejak Kamis (20/6/2024). Muhammadiyah turut menjadi korban karena memiliki data dari ribuan lembaga pendidikan yang berada di PDN.
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ismail Fahmi mengatakan Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali adanya kebocoran data ini. Serangan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, dan juga membuat data milik pemerintah pusat dan daerah, lembaga termasuk Muhammadiyah di PDN terkunci.
Lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen dan guru besar yang datanya berada di PDN. “Serangan yang terjadi di PDN ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” ujarnya, Jumat (28/6/2024).
Ditambah lagi, pemerintah sejauh ini belum memiliki back up data dari beberapa Kementerian atau Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan recovery. Ia menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN.
BACA JUGA: Server PDN Dibobol, Menteri Budi Arie Klaim Tak Ada Kebocoran Data
Hal ini bisa dilihat dari lemahnya manajemen risiko dengan tidak adanya back up data yang dilakukan oleh PDN. “Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi Pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen risiko yang akan terjadi,” jelas Ismail.
Muhammadiyah berharap pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta mengambil langkah-langkah pemulihan segera. Pemerintah juga perlu jujur kepada masyarakat terkait dampak dan pengananan yang sudah dilakukan.
“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
53 anak jadi korban kekerasan daycare di Jogja, Pemda DIY beri pendampingan dan dorong penegakan hukum.
Gempa M7,1 di Jepang diduga berkaitan dengan sesar yang belum retak sejak gempa besar 2016. Ahli ungkap potensi gempa susulan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.