Advertisement

Turut Jadi Korban Serangan Siber PDN, Begini Respons Muhammadiyah

Lugas Subarkah
Jum'at, 28 Juni 2024 - 21:47 WIB
Arief Junianto
Turut Jadi Korban Serangan Siber PDN, Begini Respons Muhammadiyah Ilustrasi serangan siber. - Sputniknews

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA—Muhammadiyah menyoroti Pusat Data Nasional (PDN) yang mendapat serangan siber sejak Kamis (20/6/2024). Muhammadiyah turut menjadi korban karena memiliki data dari ribuan lembaga pendidikan yang berada di PDN.

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ismail Fahmi mengatakan Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali adanya kebocoran data ini. Serangan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, dan juga membuat data milik pemerintah pusat dan daerah, lembaga termasuk Muhammadiyah di PDN terkunci.

Advertisement

Lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen dan guru besar yang datanya berada di PDN. “Serangan yang terjadi di PDN ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” ujarnya, Jumat (28/6/2024).

Ditambah lagi, pemerintah sejauh ini belum memiliki back up data dari beberapa Kementerian atau Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan recovery. Ia menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN.

BACA JUGA: Server PDN Dibobol, Menteri Budi Arie Klaim Tak Ada Kebocoran Data

Hal ini bisa dilihat dari lemahnya manajemen risiko dengan tidak adanya back up data yang dilakukan oleh PDN. “Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi Pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen risiko yang akan terjadi,” jelas Ismail.

Muhammadiyah berharap pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta mengambil langkah-langkah pemulihan segera. Pemerintah juga perlu jujur kepada masyarakat terkait dampak dan pengananan yang sudah dilakukan.

“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Arab Saudi Buka Peluang Kontrak Jangka Panjang 3 Tahun untuk Layanan Haji

News
| Senin, 01 Juli 2024, 02:57 WIB

Advertisement

alt

Harga Tiket Masuk Museum Benteng Vredeburg dan Jam Buka

Wisata
| Sabtu, 29 Juni 2024, 16:37 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement