Catat Jadwalnya! Sosialisasi Padat Karya di Gunungkidul Digelar Bulan Ini

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) Kabupaten Gunungkidul akan menggelar sosialisasi program padat karya pada Juli 2024.

Kepala Bidang Tenaga Kerja DPKUKMTK, Yohanes Nanang Putranto mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan persiapan penyelesaian jadwal sosialisasi. “Kami masih finalisasi, karena ini masih berkaitan dengan by name pendamping padat karya,” kata Nanang, Selasa (2/7/2024).

Setelah nama pendamping tersebut selesai, DPKUKMTK akan membuat surat keputusan (SK) yang berisi nama-nama itu. Jadwal sosialisasi yang sudah dibuat nantinya akan disampaikan ke para anggota DPRD DIY.

Anggota DPRD DIY sebagai pemilik pokok pikiran program padat karya akan menjadi narasumber sosialisasi bersama Pemkab Gunungkidul. Pasalnya, sumber pendanaan padat karya berasal dari bantuan keuangan khusus (BKK) Pemda DIY dengan total anggaran sebesar Rp20,8 miliar.

Setelah menggelar sosialisasi, padat karya tahap pertama direncanakan digelar pada Juli 2024. Program ini perlu digelar sesegera mungkin, dan diupayakan pada November 2024 sudah dapat selesai di 194 titik pelaksanaan padat karya.

Terang Nanang, upah pekerja sesuai hari orang kerja (HOK) sekitar Rp75.000 sampai dengan Rp100.000. Adapun harga material padat karya akan mendasarkan pada standar harga barang jasa (SHBJ) dan harga di pasaran berdasarkan hasil survei.

BACA JUGA: Padat Karya Mudahkan Akses Warga di Dusun Salam Dlingo

Lebih jauh, Nanang mengatakan bahwa setelah pemilihan umum legislatif lalu, ada beberapa anggota DPRD DIY yang akan berencana mengubah titik lokasi pelaksanaan padat karya. Namun, DPKUKMTK Gunungkidul masih belum menerima SK perubahan titik lokasi hingga saat ini.

“Padat karya kalau dilihat dari sisi ekonomi ya sangat bermanfaat, karena warga yang terlibat mendapat upah. Selain itu, akses yang baik juga memperlancar mobilitas warga dan dapat menunjang peningkatan perekonomian warga setempat," katanya.

Perluasan program padat karya menggunakan APBD Kabupaten tidak dapat dilakukan, karena keterbatasan anggaran. Menurut Kepala DPKUKMTK Gunungkidul, Supartono, jawatannya selalu mengupayakan sumber pendanaan dari BKK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News