ITF Bawuran Pleret Terancam Mangkrak, Tak Ada Progres Pembangunan

Harianjogja.com, BANTUL—Proyek pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) pusat karbonasi Bawuran terancam mangkrak. Sebab, sampai saat ini pengerjaan fisik ITF yang berada di Padukuhan Sentulrejo, Bawuran, Pleret, Bantul itu mandek.

Alhasil, rencana awal pengoperasionalan ITF yang ditargetkan mulai Juni 2024, sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal, di ITF yang dibangun di atas Sultan Ground tersebut diproyeksikan mampu menerima 70 ton sampah per hari, dan dapat mengolah sampah hingga 50 ton setiap harinya.

Pantauan Harianjogja.com di lokasi, Kamis (4/7/2024), tak ada aktivitas pembangunan. Hanya ada dua pekerja yang berjaga di kawasan tersebut. Sementara, beberapa alat dan mesin pengolah sampah untuk digunakan di ITF Bawuran, Bantul, yang telah diserahkan sejak Jumat (17/5/2024), dibiarkan terbengkalai di lokasi pembangunan ITF Bawuran. Alat tersebut, hanya ditutup spanduk saat hujan. Sementara bangunan ITF, Bawuran sejauh ini masih berwujud pondasi dan rangka. Dan, belum ada penutup.

BACA JUGA : Pemkab Bantul Bakal Bangun TPST Baru Tahun Depan, Dewan: Fokus Saja Pembangunan TPST dan ITF

Direktur Perumda Aneka Dharma Yuli Budi Sasangka yang dikonfirmasi tidak menjawab panggilan telepon dan tidak merespons pesan WhatsApp dari Harianjogja.com. Padahal, pembangunan ITF Bawuran dengan anggaran mencapai Rp17 miliar sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan plat merah milik Pemkab Bantul tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, DLH yang bertugas memonitoring pelaksanaan pembangunan ITF Bawuran sampai saat ini masih terus mengejar Perumda Aneka Dharma untuk mempercepat pembangunan hanggar dan infrastruktur ITF Bawuran. Hanya saja, sampai saat ini diakui Bambang, pembangunannya masih jauh dari target. Sebab, awalnya pembangunan ITF Bawuran ditarget selesai dan bisa beroperasional Juni 2024.

"Sekarang baru 45 persen. Kemarin kami sudah minta Aneka Dharma mempercepat pembangunannya. Agar bisa mengejar target September dioperasionalkan," kata Bambang.

Hanya saja, diakui Bambang saat ini, perkembangan pembangunan infrastruktur ITF Bawuran masih mengalami kendala. Padahal, beberapa alat pengolah sudah ada di area pembangunan ITF Bawuran. "Kalau tempatnya sekarang memang belum tertata dan ngak bisa jalan. Belum listriknya, panel-panelnya juga belum terpasang juga," imbuh Bambang.

BACA JUGA : Bupati Halim Optimistis Aneka Dharma Bisa Kelola ITF Bawuran dengan Optimal

Terkait kemungkinan kerusakan alat karena hanya ditempatkan ditempat terbuka di area pembangunan ITF, Bambang menyatakan belum semua alat datang dan ditempatkan di lokasi pembangunan ITF. Ada beberapa alat seperti tungku pembakaran yang diletakkan di lokasi pembangunan ITF.

"Untuk yang ditaruh diluar enggak masalah. Tapi sekali lagi, kuncinya percepatan infrestruktur, alat kan ada masa pemeliharaan dari rekanan. Kalau kena hujan terus perlu dicat lagi, kan bisa dicat lagi nantinya," ucap Bambang.

Dari komunikasi yang dilakukan oleh DLH dengan Perumda Aneka Dharma, diakui Bambang ada sejumlah kendala dalam pembangunan ITF Bawuran. Selain tenaga yang membangun infrastruktur, kendala lain adalah alat. "Kan alatnya juga harus beli, artinya pendanaan. Bisa jadi saat ini sedang proses nego dengan penyedia alat. Karena alat yang datang ini kan baru sebagian," papar Bambang.

Oleh karena itu, ia berharap agar Perumda Aneka Dharma segera mempercepat pembangunan ITF Bawuran. Tujuannya, agar bisa dioperasionalkan pada September mendatang. "Mau tidak mau, ya harus beroperasional September," tandas Bambang.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada saat meninjau pembangunan TPST Dingkikan, Sabtu (15/6/2024) lalu, menyatakan ITF Bawuran harus dibangun dan beroperasional segera. Sebab, ada kerja sama yang telah disepakati antara Pemkab Bantul dengan Pemkot Jogja terkait pengelolaan sampah di Kota Jogja.

"Jadi sebagian sampah dari Kota Jogja nanti akan diolah disana. Dan, sudah ada MoU antara Pemkab Bantul dengan Pemkot Jogja," katanya.

Kendala Keuangan

Sementara terkait dengan terkait kendala keuangan yang dihadapi oleh Perumda Aneka Dharma saat pembangunan ITF Bawuran, Bupati Halim usai pengukuhan penambahan jabatan untuk 74 lurah se Kabupaten Bantul, Rabu (26/6/2024) lalu menyatakan optimistis jika hal itu tidak dialami oleh Aneka Dharma.

Hal ini didasarkan kepada tetap berjalannya pembangunan ITF Bawuran. Apalagi, saat ini, Aneka Dharma sudah menandatangani Mou dengan DLH Kota Jogja untuk pengelolaan sampah di ITF Bawuran nantinya.

"Sehingga nanti Aneka Dharma bisa lebih produktif ketika instalasi ITF selesai. Saya optimistis selesai, ada pihak-pihak yang bisa diajak kerja sama oleh Aneka Dharma," kata Halim.

Halim juga mengakui jika sampai 2026, Pemkab Bantul punya utang penyertaan modal senilai Rp9 miliar ke Aneka Dharma. Hal ini mengacu pada pasal 7 Perda No.8/2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Dalam pasal 7 Perda No.8/2022 tersebut disebutkan jika penyertaan modal daerah pada Aneka Dharma telah ditetapkan sebanyak Rp20 miliar. Pemkab telah melaksanakan penyertaan modal daerah pada Aneka Dharma sampai tahun anggaran 2021 sebesar Rp9 miliar.

Pada pasal tersebut juga disebutkan jika Pemkab melakukan penyertaan modal daerah untuk Aneka Dharma pada 2022 hingga 2026 dengan perincian, pada tahun anggaran 2022 senilai Rp3 miliar, tahun anggaran 2023 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2024 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2025 senilai Rp2 miliar dan tahun anggaran Rp2026 senilai Rp1,98 miliar.

"Jadi sampai 2026, pemkab masih utang penyertaan modal sekitar 9 miliar. Perda ini kan wajib dilaksanakan. Dengan tidak adanya penyertaan modal maka BUMD tidak mungkin berkembang. Dan itu pasti kita selesaikan," ucap Halim.

BACA JUGA : Pembangunan Bangunan ITF Bawuran Baru Mencapai 45 Persen, Target Operasional Juni 2024

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Bantul yang juga mitra dari DLH Kabupaten Bantul. Dwi Kristianto, mengakui ada sedikit kendala, yang membuat kemungkinan target pembangunan selesai pada September 2024 mundur. Oleh karena itu, Komisi C saat ini terus mendorong DLH untuk berkoordinasi dengan Perumda Aneka Dharma agar pembangunan ITF Bawuran segera terselesaikan.

"Kami akan kejar terus. Jangan sampai target meleset. Begitu juga soal pembangunan TPS sementara di Srimartani, Piyungan. Kami minta untuk yang Piyungan harus diselesaikan dengan warga. Jika kesulitan, silakan cari tempat lain," ucap Dwi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News