Bupati Halim Optimistis Aneka Dharma Bisa Kelola ITF Bawuran dengan Optimal

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih optimistis pengelolaan ITF Bawuran yang dipegang oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Dharma akan berjalan dengan baik. Meskipun, diakui Halim, masih ada permasalahan yang dihadapi oleh Perumda Aneka Dharma.

"Aneka Dharma kan BUMD yang sekarang sedang berjuang, bagaimana bisa kelola ITF bawuran, maka pemerintah berkewajiban membantu Aneka Dharma. Saat ini kan perkembangannya [usaha yang dikelola Aneka Dharma] cukup bagus," terang Halim, Rabu (26/6/2024).

Halim juga mengakui jika ada sejumlah persoalan lama di Aneka Dharma dan persoalan tersebut ssaat ini telah dicoba diselesaikan oleh direksi yang saat ini bertugas. Untuk itu, Halim berharap agar semua pihak tidak berpikir terkait persoalan masa lalu yang dihadapi oleh Aneka Dharma, tapi fokus ke mencari solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi Perumda tersebut.

"Karena toh, Aneka Dharma menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hanya karena beban masa lalu itulah yang menjadi Aneka Dharma mendapatkan tantangan ke depan. Makanya kita suport Aneka Dharma sebagai mesin uangnya pemerintah sebagaimana Bank Bantul dan PDAM. Mereka tiap tahun setor deviden," kata Halim.

BACA JUGA: Pembangunan ITF Bawuran Capai 40 Persen, Pemkab Optimis Rampung Mei 2024

Terkait kabar krisis keuangan yang dihadapi oleh Aneka Dharma, Halim mengaku optimistis masalah itu bisa segera teratasi. Hal ini didasarkan kepada tetap berjalannya pembangunan ITF Bawuran. Apalagi, saat ini, Aneka Dharma sudah menandatangani Mou dengan DLH Kota Jogja untuk pengelolaan sampah di ITF Bawuran nantinya.

"Sehingga nanti Aneka Dharma bisa lebih produktif ketika instalasi ITF selesai. Saya optimistis selesai, ada pihak-pihak yang bisa diajak kerja sama oleh Aneka Dharma," terang Halim.

Utang Penyertaan Modal

Halim juga mengakui jika sampai 2026, Pemkab Bantul punya utang penyertaan modal senilai Rp9 miliar ke Aneka Dharma. Hal ini mengacu pada pasal 7 Perda No.8/2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Dalam pasal 7 Perda No.8/2022 tersebut disebutkan jika penyertaan modal daerah pada Aneka Dharma telah ditetapkan sebanyak Rp20 miliar. Pemkab telah melaksanakan penyertaan modal daerah pada Aneka Dharma sampai tahun anggaran 2021 sebesar Rp9 miliar.

Pada pasal tersebut juga disebutkan jika Pemkab melakukan penyertaan modal daerah untuk Aneka Dharma pada 2022 hingga 2026 dengan perincian, pada tahun anggaran 2022 senilai Rp3 miliar, tahun anggaran 2023 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2024 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2025 senilai Rp2 miliar dan tahun anggaran Rp2026 senilai Rp1,98 miliar.

"Jadi sampai 2026, pemkab masih utang penyertaan modal sekitar 9 miliar. Perda ini kan wajib dilaksanakan. Dengan tidak adanya penyertaan modal maka BUMD tidak mungkin berkembang. Dan itu pasti kita selesaikan," ucap Halim.

Jangan Minta Terus

Sementara Ketua Komisi B yang membidangi semua Perumda, Wildan Nafis meminta kepada Aneka Dharma untuk tidak terus meminta penyertaan modal dari Pemkab Bantul. Sebab, dari sejak dilakukan penyertaan modal beberapa tahun terakhir, tidak banyak deviden yang bisa diberikan oleh Aneka Dharma ke Pemkab Bantul.

"Baru tahun kemarin bisa menyetor sekitar Rp200 juta. Tapi, asetnya justru berkurang. Kan, harusnya neraca asetnya tidak berkurang," kata Wildan.

Wildan juga mengungkapkan, Aneka Dharma harus lebih banyak mengembangkan peluang usaha jika ingin berkembang. Sebab, beberapa kali DPRD Bantul menyetujui penyertaan modal untuk Aneka Dharma, dalam realisasinya selalu gagal dalam mengembangkan usaha.

"Dulu pernah kembangkan peternakan kambing tapi gagal. Padahal kita sudah kasih penyertaan modal juga gagal. Saat diberikan peyertaan modal untuk usaha apotik juga deviden yang dihasilkan tidak banyak. Sudah saatnya Aneka Dharma fokus di internal dulu. Jangan minta terus. Kami minta mereka untuk mengembangkan usahanya dulu," ucap Wildan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News