TPS Sementara di Puncak Bucu Ditolak Warga Sitimulyo, DLH Bantul dan Pemerintah Kalurahan Masifkan Edukasi ke Masyarakat

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kalurahan Srimulyo memilih fokus memberikan edukasi kepada warga terkait dengan kondisi darurat sampah, menyusul penolakan pembangunan TPS sementara di Puncak Bucu oleh warga Sitimulyo.

Hal itu diungkapkan oleh Lurah Srimulyo, Wajiran, Jumat (12/7/2024). Wajiran menyatakan edukasi ini diperlukan agar ada kesepahaman di tingkat warga terkait dengan kondisi darurat sampah yang saat ini terjadi.

BACA JUGA: DPRD Bantul Coret Usulan Penyertaan Modal BUMD Aneka Dharma Rp2 Miliar, Ini Alasannya

"Jadi hasil rapat kemarin sore dengan DLH Kabupaten Bantul, Kapanewon Piyungan, dan perwakilan dari DPRD Bantul, hasilnya kami dari pihak kalurahan baik dari Srimulyo, Srimartani dan Sitimulyo akan lebih mengedukasi masyarakat terkait kondisi darurat sampah saat ini," kata Wajiran.

Terkait dengan dilanjutkan atau tidak pembangunan TPS sementara di Puncak Bucu, Wajiran mengungkapkan, saat ini berada di tangan DLH Kabupaten Bantul. Sebab, sejak awal pembangunan, semua dilakukan oleh DLH Kabupaten Bantul.

"Jadi silakan tanya ke DLH Kabupaten Bantul terkait diteruskan atau tidak. Kemarin dari DLH kemungkinan dilanjutkan karena sudah tidak ada alternatif lokasi lain untuk TPS sementara. Sedangkan TPS sementara di Gadingsari, sudah habis masa kontraknya," ungkap Wajiran.

Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo berharap agar persoalan penolakan pembangunan TPS sementara di Puncak Bucu oleh warga Sitimulyo menjadi perhatian semua pihak. Pihak DLH dan pemeritah kapanewon dan kalurahan harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Solusi pun yang diambil jangan sampai rugikan masyarakat. Komunikasi dan sosialisasi harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuatif dan humanis," kata Joko.

Selain itu, Joko mengungkapkan, pihak DLH, pemeritah kapanewon dan kalurahan juga harus berhitung terkait dengan dampak positif dan negatif jika pembangunan TPS sementara dilanjutkan. Sehingga diharapkan masalah sampah bisa teratasi tanpa mengesampingkan aspirasi masyarakat.

"Harus hormati aspirasi masyarakat dan harus ada solusi atas persoalan tersebut," kata Joko.

Kepala DLH Kabupaten Bantul Bambang Purwadi Nugroho enggan berkomentar banyak terkait dengan apakah pembangunan TPS sementara di Puncak Bucu diteruskan atau tidak. Ia mengaku sampai saat ini masih melakukan komunikasi dengan semua pihak sebelum memutuskan apakah TPS sementara dilanjutkan pembangunan atau tidak.

"Saya belum bisa berkomentar. Ya, kami juga masih komunikasi dengan masyarakat juga, karena masyarakat juga masih perlu diedukasi," ucap Bambang.

Sementara Anggota Komisi B dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Mahmudin yang datang pada rapat dengan DLH Kabupaten Bantul, Kapanewon Piyungan, Kamis (11/7/2024) sore, menyatakan, pada rapat tersebut, pihak DLH Kabupaten Bantul berkeinginan melanjutkan proyek pembangunan TPS sementara di Puncak Bucu. Alasannya, tidak ada lokasi lain yang bisa dijadikan TPS sementara.

"Sementara, TPS di Gadingsari akan penuh dan masa kontraknya akan habis. Jadi tidak ada solusi jangka pendek," terang Mahmudin.

Oleh karena itu, DLH berkeinginan untuk melanjutkan pembangunan TPS sementara di Puncak Bucu. Akan tetapi, sebelum melanjutkan pembangunan DLH bersama dengan pemerintahan kalurahan Srimulyo, Srimartani dan Sitimulyo akan melakukan edukasi ke masyarakat berkaitan dengan kondisi darurar sampah yang saat ini terjadi.

"Intinya dampak yang dikhawatirkan oleh masyarakat akan diantisipasi oleh DLH. Seperti ketakukan soal air lindi yang merembes, nanti akan diantisipasi dengan adanya mobil tangki yang menyedot air tersebut jika ditemukan dan akan langsung dibuang di IPAL," ungkap Mahmudin.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.