Danais & Otsus Bawa Dampak Positif untuk Kesejahteraan

JOGJA—Dana Keistimewaan (Danais) dan dana otonomi khusus (otsus) senantiasa membawa dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program, Danais dan dana otsus didistribusikan untuk menyejahterakan masyarakat.

Penjabat Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng menjelaskan Papua Selatan merupakan provinsi pemekaran dari Papua pada 2022 lalu. Dengan pemekaran ini, ia melihat begitu banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. “Saya kasih contoh dulu orang di Merauke mau mengurus urusan pemerintahan harus ke Jayapura,” ujarnya dalam talkshow Fordasi di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Sleman, Rabu (28/8/2024).

Papua memiliki slogan Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif. Dalam pendidikan, di Papua Selatan masih banyak lulusan suatu satuan pendidikan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. “Dalam pendidikan ke depan kalau 91.000 masuk SD, harus 91.000 masuk SMP. Sehingga otsus harus ada,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Tengah, Jull Eddy Way, menuturkan untuk poin Papua Produktif, yang menjadi penghambat adalah jalur transportasi udara. “Itu diatasi dengan dana otsus. Hari ini sedang diperpanjang runway Bandara Douw Aturure,” katanya.

Bandara tersebut sebelumnya hanya bisa digunakan untuk pesawat ATR dan pada Desember nanti bisa didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing. “Sehingga pasokan dalam kepentingan produktivitas bisa kami capai,” ujarnya.

Penjabat Sekda Papua Pegunungan, Demianus Wosuok, menuturkan otsus di Papua Pegunungan bisa membantu memperpendek jarak kemiskinan. “Harapannya ke depan kemiskinan bisa teratasi dengan hadirnya otonomi khusus melalui Fordasi,” katanya.

Papua Pegunungan membawahi delapan kabupaten. Tiga kabupaten hanya bisa diakses menggunakan pesawat, yakni Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yahukimo. “Oleh karena itu, konektivitas perlu kita dorong, supaya Fordasi bisa membantu memperpendek jarak antara provinsi dengan kabupaten,” katanya.

Zero Point

Adapun, Staf Ahli Gubernur Aceh, Restu Andi Surya, mengatakan otsus di Aceh dengan seluruh program yang telah dilakukan berhasil membawa Aceh dari minus point menuju zero point.

Aceh memulai pembangunan dari minus point karena bencana tsunami dan konflik. “Sampai dengan 2024 ini, kami mencatat ada sekitar Rp100 triliun anggaran yang telah dikucurkan melalui APBN. Ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi rakyat Aceh. Pertumbuhan ekonomi saat pertama kali otsus diluncurkan hanya 1,92 persen, hari ini 4,82 persen,” ungkapnya.

Dana otsus juga memberikan kontribusi cukup signifikan pada penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Pada tahun pertama otsus diturunkan, angka kemiskinan 26,65%, hari ini 14,23%. Pada pengangguran, 2008 angkanya 9,84%, kini 5,56%. “Ini menunjukkan praktik baik desentralisasi asimetris sedang terjadi di Aceh dan terus berjalan. Konstelasi ini membawa Aceh dari minus point menjadi zero point, dan saat ini bergerak menyamai daerah-daerah lain,” kata dia.

Sekda DIY, Beny Suharsono, menyampaikan dalam mengimplementasikan UU Keistimewaan, Pemda DIY menekankan agar dana keistimewaan bisa dimanfaatkan sampai level kalurahan. Hal ini diwujudkan dengan reformasi kalurahan. “Yang dirasakan dengan keistimewaan ini, pertama kami mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Penurunannya dalam 10 tahun adalah yang terbaik. Pengangguran bisa ditekan di bawah angka empat persen,” katanya.

Melalui Dana Keistimewaan, Pemda DIY berupaya memberdayakaan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi DIY, yang saat ini mencapai 5,2%. “Salah satunya kami memberikan ongkir gratis jika kita belanja di UMKM yang telah terverifikasi,” ungkapnya.

Sejumlah produk pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Dana Keistimewaan ini di antaranya Desa Mandiri Budaya yang mengembangkan berbagai aspek dari suatu wilayah, Lumbung Mataraman yang fokus pada ketahanan pangan, hingga platform jual-beli online Sibakul yang menjadi wadah bagi UMKM.

Peluncuran Logo

Sementara itu, sembilan perwakilan pemerintah daerah yang tergabung dalam Fordasi menandatangani kesepakatan bersama sekaligus meluncurkan logo dalam Seminar Fordasi 2024. Sembilan daerah anggota Fordasi yakni DIY, DKI Jakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, yang menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri, menjelaskan tema besar Fordasi 2024 adalah Kolaborasi Fordasi dalam Membangun SDM Kreatif dan Inovatif Menuju Indonesia Emas.

“Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, yang difokuskan pada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi yang bermuara pada terselenggaranya pemerintah daerah yang efektif dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. SDM dan kolaborasi antarlini menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

BACA JUGA: Fordasi 2024, Kolaborasi Konkret Atasi Berbagai Masalah

Dalam kegiatan ini, perwakilan pemda anggota Fordasi menandatangani kesepakatan bersama dengan ruang lingkup di sejumlah bidang, meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, industri kreatif, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, tata kelola pemerintahan, dan bidang lainnya berdasarkan kesepakatan daerah anggota Fordasi.

“Bidang-bidang dalam kesepakatan bersama merupakan bidang strategis yang dapat meningkatkan performa daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesepakatan bersama yang telah dirumuskan dan ditandatangani bersama, hendaknya segera ditindaklanjuti melalui mekanisme kerja sama antardaerah,” ujarnya.

Ke depan, pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia akan selalu menemui tantangan, baik karena faktor eksternal maupun internal. Dengan demikian, semua daerah terutama daerah istimewa atau daerah khusus yang tergabung dalam Fordasi perlu mengambil langkah inovatif dan kreatif.

Dalam kesempatan ini juga diluncurkan logo Fordasi, yang secara simbolik ditandai dengan penekanan tombol launching oleh Valentinus Sudarjanto Sumito bersama sembilan perwakilan pemda anggota Fordasi.

Logo ini terdiri dari beberapa unsur. Pertama, triangle yang berarti wujud dari kebersinambungan dan kolaborasi. Kedua, tiga blok yang berarti lambang tiga pulau anggota Fordasi, yakni Sumatra, Jawa dan Papua.

Ketiga, tiga lingkaran yang berarti waktu terbentuknya Fordasi, yakni 3 Maret 2017. Logo ini mengandung tiga warna, yakni hijau, biru tua dan biru muda.

Warna hijau melambangkan kesejahteraan, biru tua melambangkan kestabilan dan kedamaian, biru muda melambangkan pencerahan inspirasi dan kreativitas.

Pada Rabu malam, peserta Fordasi 2024 mengikuti malam keakraban dan makan malam di Kepatihan, Kota Jogja.

Kamis (29/8/2024), delegasi Fordasi akan mengikuti city tour ke lima kabupaten dan kota di DIY untuk mengenal tentang potensi pariwisata hingga pemberdayaan masyarakat di daerah istimewa ini.

Selanjutnya, Fordasi 2025 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Fordasi 2026 ditawarkan kepada salah satu Pemerintah Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News