Advertisement

Promo Desember

Tanpa Izin dan Langgar Aturan, Ratusan Rontek Bermuatan Politik Disita Satpol PP Kota Jogja

Alfi Annisa Karin
Sabtu, 14 September 2024 - 13:27 WIB
Abdul Hamied Razak
Tanpa Izin dan Langgar Aturan, Ratusan Rontek Bermuatan Politik Disita Satpol PP Kota Jogja Penertiban reklame di sepanjang Kawasan Sumbu Filosofi Jogja, Kamis (25/7/2024). - ist - Diskominfo Jogja

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA– Jelang Pilkada, Satpol PP Kota Jogja terus gencar melakukan penertiban alat sosialisasi pasangan calon salah satunya rontek. Salah satu titik yang menjadi fokus "kampanye" adalah kawasan sumbu filosofi Jogja.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto menuturkan area sumbu filosofis merupakan kawasan steril dari rontek maupun reklame bermuatan politik. Penindakan dilakukan untuk memastikan tak ada rontek bermuatan politik yang terpasang di kawasan sumbu filosofi.

Advertisement

BACA JUGA: Belum Masuk Masa Kampanye, Bawaslu Imbau Para Paslon untuk Tahan Diri

Dodi mengatakan hingga saat ini setidaknya sudah ada 254 rontek yang ditertibkan. Jumlah itu tak hanya ditemui di kawasan sumbu filosofi saja. Namun juga di tempat lain yang menyalahi aturan.

“Rontek bermuatan politik atau berisi foto hingga visi misi calon kepala daerah. Penertiban rontek bermuatan politik berdasar pada Perda 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sasarannya rontek yang tidak memiliki izin atau kurang tepat pemasangannya,” ujar Dodi.

Dodi menyebut upaya penertiban reklame atau rontek bermuatan politik yang kini dilakukan masih berdasar pada perda tentang reklame. Namun, jika sudah memasuki kampanye, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Jogja. Pada masa tersebut nantinya reklame yang bermuatan politik masuk dalam kategori alat peraga kampanye.

“Setelah masa kampanye maka perlu rekomendasi dari Bawaslu, baru Satpol PP memfasilitasi penertibannya,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bawaslu Kota Jogja Andi Kartala mengatakan aturan penertiban reklame bermuatan politik pada masa kampanye nantinya akan diatur menggunakan perwa dan hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian. Perwal sebelumnya yakni Nomor 75 Tahun 2023 terjadi perubahan.

Andi menuturkan, perubahan perwal itu sudah diajukan ke Kemendagri dan masih menunggu selesai untuk selanjutnya bisa disosialisasikan. Targetnya, perwal itu sudah siap diimplementasikan sebelum kampanye dimulai.

“Terkait baliho yang saat ini sudah dipasang karena perwalnya belum selesai dan masa kampanye belum mulai ini masih pada ranahnya Pemkot Jogja lewat Satpol PP untuk penertibannya,” ungkap Andi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY

News
| Jum'at, 13 Desember 2024, 20:57 WIB

Advertisement

alt

Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku

Wisata
| Selasa, 10 Desember 2024, 17:38 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement