Sortir Surat Suara Pilkada Kulonprogo Rampung, KPU Pastikan Kebutuhan di Hari Pencoblosan Sudah Terpenuhi

Harianjogja.com, KULONPROGO—Proses sortir surat suara untuk Pilkada Kulonprogo rampung pada Jumat (25/10/2024) sesuai target. Hasilnya tidak banyak ditemukan kerusakan pada surat suara, KPU memastikan kebutuhan saat hari pencoblosan nanti terpenuhi dari hasil proses sortir tersebut.

Ketua KPU Kulonprogo, Budi Priyana menjelaskan pada Minggu (27/10/2024) bahwa total surat suara yang tersortir dalam kondisi bagus itu melebih daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Kulonprogo. Total DPT sendiri sebanyak 345.540 orang.

Budi menjelaskan dalam aturannya jumlah surat suara juga mesti lebih dari DPT sebanyak 2,5%. "Jika dihitung kemarin jumlahnya juga sudah lebih dari 2,5 persen total DPT, artinya kebutuhan sudah terpenuhi," paparnya.

Nantinya sisa surat suara juga akan dilakukan pemusnahan oleh KPU sebelum hari pencoblosan. "Baik yang rusak maupun yang bagus akan dilakukan pemusnahan, semuanya nanti akan direkap ulang terus saat proses pengepakan," kata Budi.

Pengepakan surat suara Pilkada Kulonprogo, jelas Budi, dilakukan untuk tiap kalurahan. "Dalam proses pengepakan itu akan dilakukan perhitungan setidaknya sampai tiga kali dihitung ulang agar jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan aturan yang ada," ungkapnya.

Budi menerangkan petugas yang akan melakukan pengepakan berbeda dengan yang melakukan proses sortir. "Sementara logistik lain yang belum diterima adalah alat tulis dan perlengkapan tambahan seperti tanda pengenal petugas KPPS, saksi, dan lainnya," terangnya.

Kekurangan logistik Pilkada itu, sambung Budi, akan dipenuhi segera. "Berbagai persiapan yang sudah dilakukan akan kami matangkan lagi, termasuk debat ini," ujarnya.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU  Kulonprogo Aris Zurkhasanah menerangkan uji coba materi debat sudah dilakukan pihaknya. "Uji publik ini untuk menyempurnakan materi debat yang terdiri dari sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan," ujarnya.

BACA JUGA : Persiapan Debat Perdana Pilkada Sleman, Jumlah Undangan Setiap Paslon Dibatasi 30 Orang

Uji publik itu melibatkan berbagai pihak, menurut Aris, antara lain pejabat pemerintah, akademis, tokoh masyarakat, pemuda, hingga tokoh agama. "Berbagai pihak tersebut memberikan masukan atas penyusunan materi debat yang kami susun dari diskusi publik yang sebelumnya digelar," tandasnya.