Advertisement
Pengendalian Miras Kulonprogo, Instruksi Bupati Tengah Dibikin Mengatur Pengiriman Online
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo gencar melakukan pengendalian peredaran miras ilegal. Selain menerbitkan surat edaran bupati kepada seluruh pamong wilayah dari tingkat kapanewon hingga kalurahan, Pemkab juga menyusun instruksi bupati juga dilakukan terutama untuk memperkuat Perda No.11/2008 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
Instruksi bupati dipilih sebagai peraturan pelengkap karena untuk mengubah perda perlu waktu yang lama. Sedangkan Gubernur DIY sudah menginstruksikan kepada kepala daerah di tiap wilayahnya agar segera melakukan pengendalian.
Advertisement
BACA JUGA: Gubernur DIY Terbitkan Instruksi Terbaru Batasi Peredaran Minuman Beralkohol
Penjabat Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi menjelaskan pada Rabu (30/10/2024) bahwa instruksi tersebut masih disusun. "Salah satu yang diatur terkait peredaran miras dengan sistem online, ini untuk menyempurnakan perda sebelumnya," terangnya.
Siwi menilai Perda No.11/2008 yang dimiliki Kulonprogo sebenarnya sudah cukup mengantisipasi peredaran miras ilegal. Ia mencontohkan bahwa dalam aturan itu dilarang bikin toko miras yang dekat rumah ibadah dan sekolah, lalu tidak boleh membawa miras yang dibeli keluar dari tokonya sehingga disajikan di tempat.
"Termasuk pengaturan miras di hotel-hotel itu dibatasi hanya untuk hotel bintang tiga ke atas," terangnya.
Pengendalian miras di Kulonprogo, jelas Siwi, juga sudah melibatkan pamong wilayah. Sosialisasi pengendalian miras ini juga sudah diberikan pada pamong kapanewon hingga kalurahan. "Agar mereka yang berada di wilayah yang tahu betul kondisi masyarakatnya dapat menjaga dan bersama-sama mengantisipasi miras ilegal," paparnya.
Penutupan toko miras juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu bersama Polres Kulonprogo, menurut Siwi, terhadap tiga lokasi yang menjajakan minuman beralkohol itu. "Seperti merek toko miras tertentu yang menjual di Kulonprogo itu izinnya tidak dilakukan di Pemkab, ini memang perlu untuk sinkronisasi bersama," tandas Siwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Launching Produk AI, Milad Ke-3 SiberMu Dihadiri Prof. Haedar Nashir
Masuk Kerja Bergiliran, Ratusan Pekerja Pabrik Tekstil di Bantul Tetap Minta Gaji Utuh
Rayakan Momentum HLN dan Sumpah Pemuda, PLN Wujudkan Green Campus di Sekolah Vokasi UGM
Ratusan Ijazah Murid di DIY Ditahan, Sekolah Dituntut Bertanggung Jawab
Advertisement
Penyaluran Dana Desa 176 Miliar di Gunungkidul Tuntas
Raperda Miras Belum Pasti Dibahas Tahun Ini, Pemkot Diminta Tetap Tegakkan Regulasi Yang Sudah Ada
Wakil Gubernur DIY Ajak Jajarannya Gunakan Bahasa Yang Membumi Dalam Percepat Penurunan Stunting
Pengendalian Miras Kulonprogo, Instruksi Bupati Tengah Dibikin Mengatur Pengiriman Online
Tak Ada Aturan Terkait Penjualan Miras Via Daring, Revisi Perda Miras di Bantul Mulai Menguat
Advertisement
Dinkes Jogja Ukur Kebugaran Calon Haji untuk Keberangkatan 2025, Ini Tujuannya
Tunggu Aturan Peredaran Minuman Beralkohol Diperbarui, Pemkot Jogja Tempuh Langkah Persuasif
Serapan Dana Desa di 75 Kalurahan di Bantul Rata-Rata Mencapai 66 Persen
Advertisement
Auditor Utama BPK Diperiksa KPK Terkait Predikat WTP untuk Kementan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Puluhan Usaha di Perkotaan Wonosari Belum Punya Dokumen Andalalin, Sosialisasi Belum Maksimal
- Sempat Mengaku Jadi Korban Kejahatan, 2 Pelaku Pembacokan Balecatur Akhirnya Ditangkap
- Belajar dari Badai Cempaka, BPBD DIY Siapkan Panduan Operasional Baru Hadapi Siklon Tropis
- 7 Orang Ditangkap Polisi Terkait Penusukan Prawirotaman, Begini Kronologi Kejadiannya
- ORI DIY Sebut Toko Minuman Beralkohol Jogja Ternyata Banyak Belum Berizin
Advertisement
Advertisement
