Pilkada 2024: Jagoan PDIP Menang di Gunungkidul, Sleman, dan Kota Jogja, Begini Kata Pengamat

Harianjogja.com, BANTUL–Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bukan merupakan bagian dari partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Meski begitu, dalam Pilkada 2024, PDIP menang di beberapa kabupaten/kota di DIY. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir menilai kedekatan PDIP dengan masyarakat menjadi kunci kemenangan tersebut. 

“Sebetulnya pengaruh PDIP di Jogja masih dominan, sekalipun menghadapi koalisi KIM plus,” ujarnya, Senin (2/12/2024). 

Sebelumnya, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati juga wali kota dan wakil walikota yang diusung PDIP di DIY menang telak dibandingkan dengan paslon yang diusung partai lainnya. Paslon yang diusung PDIP di Gunungkidul paslon Endah Subekti Kuntariningsih–Joko Parwoto, di Kota Jogja paslon Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan, dan di Sleman paslon Harda Kiswaya-Danang Maharsa. 

Menurut Zuly, koalisi partai KIM plus tidak banyak berdampak pada hasil perolehan suara di Pilkada DIY. Di Pilkada DIY, masyarakat lebih memilih tokoh yang memiliki elektabilitas di tingkat lokal. Menurutnya, elektabilitas tersebut didapatkan para tokoh dari hubungan yang terjalin dengan para pendukung secara rekat. 

Dia menilai para pasangan calon kepala daerah dari PDIP memiliki kedekatan dengan permasalahan masyarakat di menengah kebawah. Karakter PDIP yang selalu mengusung perjuangan nasib wong cilik dinilai masih diterima masyarakat di DIY.  Sehingga, pasangan calon kepala daerah tersebut memiliki elektabilitas yang lebih unggul dibanding pasangan lain. 

BACA JUGA: Hasil Rekap Kabupaten Pilkada Bantul, Halim-Aris Unggul

“Masyarakat Jogja memiliki ikatan emosional terhadap partai yang mengusung wong cilik daripada [pasangan yang berasal dari partai] koalisi KIM plus,” ujarnya. 

Dia menilai pasangan calon kepala daerah yang diusung PDIP yang mengusung gaya komunikasi yang tidak elitis, terutama selama kampanye, dinilai mengena untuk mendulang dukungan masyarakat. Beberapa program yang dipaparkan para pasangan calon antara lain perluasan lapangan pekerjaan dan kemudahan akses kesehatan masih menarik minat masyarakat untuk memberikan dukungannya. 

“Kalau mereka [pasangan calon kepala daerah] dekat dengan masyarakat bawah atau tidak terlalu elit, yang program realitis. Masyarakat lebih memilih [pasangan calon kepala daerah tersebut],” ujarnya. 

Menurutnya, pola kemenangan pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada berbeda dengan kemenangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu yang dihelat Februari lalu. Menurutnya, masyarakat lebih memilih pasangan calon yang memahami permasalahan lokal dan memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal. 

“[Pilkada] Itu masyarakat yang dekat di tingkat lokal. Kedekatan terhadap masyarakat di tingkat lokal membuat mereka [pasangan calon kepala daerah] dipilih,” ujarnya. 

Sementara pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat lebih memilih tokoh yang dinilai memahami permasalahan dan memiliki ketokohan di tingkat nasional, dan internasional. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News