APBD 2025, DLH Bantul Dapat Tambahan Rp6 Miliar untuk Penanganan Sampah

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul mendapat tambahan anggaran senilai Rp6 miliar pada APBD Bantul 2025, untuk penanganan sampah dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Bumi Projotamansari.

Kepala DLH Kabupaten Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan dengan tambahan Rp6 miliar tersebut, maka total anggaran yang ada di DLH pada APBD 2025 total mencapai Rp70 miliar.

Bambang mengatakan jika anggaran tambahan Rp6 miliar akan digunakan untuk penuntasan darurat sampah.

"Kami akan optimalisasi keberadaan TPST Modalan, TPST Dingkikan dan ITF Niten. Kami juga optimalisasi TPS3R yang ada seperti TPS3R Bantul, Potorono, Srigading, Sokowaten dan yang ada di Caturharjo," kata Bambang, Selasa (3/12/2024).

BACA JUGA: Ancaman Kenaikan Tarif Impor AS untuk China Bisa Jadi Peluang bagi DIY, Ini Penjelasannya

Bambang juga menegaskan jika pada APBD 2025, pihaknya belum ada rencana untuk menambah TPST yang saat ini ada.

Pasalnya, ia melihat keberadaan TPST, ITF dan TPS3R yang ada dinilai cukup untuk mengatasi volume sampah di Kabupaten Bantul yang mencapai 180 ton per hari.

Meski demikian, Bambang mengaku saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan kapan anggaran itu bisa digunakan. Sebab, saat ini APBD Bantul 2025 kini masih ada di tangan Gubernur DIY untuk dilakukan evaluasi dan pengesahan.

"Mungkin pertengahan bulan ini sudah ada evaluasi. Nanti tinggal penyesuaian. Kami berharap anggaran untuk DLH tersebut juga disetujui oleh Gubernur DIY," katanya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Datin Wisnu Pranyoto mengungkapkan jika pihaknya mendukung sepenuhnya penyelesaian dan penanganan sampah.

Salah satunya adalah pengoptimalan TPST, ITF dan TPS3R yang saat ini telah terbangun, termasuk penambahan alat untuk TPST Dingkikan dan TPST Modalan. "Dan, kami memang bersepakat persoalan sampah harus segera teratasi," jelas Datin.

Ketua Komisi B DPRD Bantul Arif Haryanto menyatakan, jika pihaknya bersepakat persoalan sampah memang harus segera diatasi.

Meski mencoret anggaran penyertaan modal Rp3 miliar untuk Perumda Aneka Dharma yang kini fokus pembangunan ITF Bawuran, namun hal itu bukan berarti pihaknya tidak mendukung penyelesaian dan penanganan sampah.

"Jadi beda ya mas, soal Aneka Dharma itu lain. Itu lebih kepada manajemen dan kinerja dari BUMD Aneka Dharma. Buktinya, di 2024 perubahan kemarin kami alihkan anggaran penyertaan modal ke Dana Tidak Terduga dan ini digunakan oleh DLH untuk penanganan sampah," katanya.

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.