Pusat Rehabilitasi YAKKUM Kuatkan Partisipasi Politik Difabel Melalui Sekolah Gradiasi

Harianjogja.com, SLEMAN—Pusat Rehabilitasi YAKKUM bersama Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia sukses menggelar Sekolah Gradiasi Batch 9, pada Jumat (29/11/2024) hingga Selasa (3/12/2024), di Pusat Rehabilitasi YAKKUM. Program ini menjadi wadah inkubasi politik dan kaderisasi aktivis difabel untuk menjadi tangguh dan siap memperjuangkan inklusivitas di berbagai sektor.

Hingga tahun 2024, Sekolah GradiasI telah berhasil mencetak 315 alumni aktivis disabilitas. Ini merupakan kali ke sembilan Sekolah Gradiasi hadir, dengan mengusung tema Mewujudkan Hak Politik dan Membangun Keterlibatan Politik Penyandang Disabilitas.

Tema ini diangkat untuk menjawab tantangan rendahnya partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam politik.

Dari pemantauan kolektif Pusat Rehabilitasi YAKKUM, SIGAB Indonesia, dan Formasi Disabilitas terhadap Pemilu 2024, ditemukan sejumlah hambatan aksesibilitas yang dialami pemilih difabel. Lokasi TPS yang sulit diakses, tidak tersedianya template braille untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, hingga pendataan yang keliru, di mana pemilih difabel sering terdaftar sebagai pemilih umum, menjadi persoalan serius.

Selain itu, materi kampanye dalam Pilpres dan Pilkada yang baru selesai dilaksanakan juga dinilai belum ramah difabel karena sulit diakses dan minim sosialisasi.

BACA JUGA: Partisipasi pada Pilkada Rendah, Pengamat Politik Sebut karena Aksi Intervensi

Project Manager Program INKLUSI Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Ranie Ayu Hapsari, menjelaskan dari hasil surveynya selama pilkada, menunjukkan tidak lebih dari 30% calon kepala daerah yang memiliki perspektif pembangunan Inklusif disabilitas.

“Oleh karena itu, GRADIASI dihadirkan di batch ke 9 untuk khusus spesifik kita bicara politik supaya orang di akar rumput bisa mengonsolidasi kawan-kawan di desa untuk menyuarakan haknya pada para pengambil kebijakan. Pembangunan karakter sudah mulai kami cicil. Harapannya pada 2029 kami sudah punya langkah roadmap yang jitu,” ujarnya, Rabu (4/12/2024).

Ketua Pelaksana Sekolah Gradiasi, Angga Yanuar, menyampaikan adanya kesenjangan yang masih lebar terkait partisipasi politik penyandang disabilitas dan kurangnya pemahaman difabel tentang hak politik.

Ia percaya tanpa keterlibatan politik yang bermakna, suara penyandang disabilitas tidak akan terdengar dalam proses pengambilan kebijakan.

“Dengan tema ini, kami ingin memperkuat kapasitas peserta untuk memahami hak politik mereka, memperjuangkannya, dan membangun keterlibatan aktif dalam sistem politik yang lebih adil.” ungkapnya.

Pelaksanaan sekolah Gradiasi yang bertemakan politik ini, sekaligus menjadi momentum bagi aktivis difabel pasca Pemilukada serentak 2024 untuk terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Lebih lanjut, potensi aktivis difabel untuk menjadi agen perubahan lebih besar melalui penyelenggaraan pendidikan politik ini.

Bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, Sekolah Gradiasi ditutup dengan Graduation Ceremony yang meluluskan 35 Gradiator yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia dari berbagai organisasi difabel maupun pegiat isu inklusivitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News