Pemkab Sleman Alokasikan Anggaran Rp130 Miliar untuk Penanganan Stunting pada 2025

Harianjogja.com, SLEMAN—Sekretaris Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman, Wildan Solichin menilai program makan siang gratis tidak akan berdampak terhadap target penurunan stunting.

Pasalnya, program ini lebih kepada memberikan asupan gizi bagi para pelajar agar kecerdasannya meningkat. “Ada beda sasaran antara makan siang gratis dengan pencegahan stunting,” katanya, Kamis (19/12/2024).

Menurut Wildan, untuk penanggulangan stunting ada empat sasaran. Yakni, pencegahan bagi calon pengantin, ibu hamil, bayi dua tahun (Baduta) dan anak di bawah lima tahun (Balita).

BACA JUGA: Progam Makan Bergizi Gratis di Kulonprogo Diupayakan Atasi Stunting dan Kuatkan UMKM

Di setiap sasaran, ia mengakui ada program yang dilaksanakan. Sebagai contoh, untuk calon pengantin ada pengukuran lingkar lengan dengan kategori normal 23,5 centimeter hingga memastikan tidak terjadi kekurangan darah atau anemia.

“Ya kalau kurang, maka sebelum menikah ada program seperti pemberian tablet tambah darah serta upaya memenuhi gizi yang baik,” katanya.

Hal yang sama juga berlaku bagi ibu hamil, baduta maupun balita. Proses pengecekan rutin menjadi kunci dalam upaya pencegahan stunting.

“Ada pemberian makanan tambahan untuk memnuhi asupan gizi sehingga tidak terjadi stunting dan lain sebagainya. Intinya, kami secara bersama-sama lintas OPD di lingkup pemkab terus melakukan upaya pencegahan stunting,” katanya.

Menurut dia, program penanggulangan di Kabupaten Sleman berjalan dengan baik. Sebagai contoh, di 2022 stunting di Sleman sebesar 6,88%, namun turun sebesar 2,37% menjadi 4,51% di 2023.

Adapun angka stunting di 2024 kembali turun, meski hanya tipis dan tidak sampai satu persen. “Saat ini angka stuntingnya 4,41% atau turun 0,1% ketimbang capaian di 2023,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini.

Disinggung mengenai alokasi anggaran penanggulangan stunting, ia mengakui di tahun ini disediakan sebesar Rp112 miliar. Angka ini merupakan akumulasi dan berada di lintas OPD di lingkup Pemkab Sleman.

“Memang penanganannya lintas sektor dengan melibatkan semua OPD. Misalnya, DPUPKP Sleman juga ada alokasi, untuk menangani masalah penyediaan air bersih dan sanitasi,” katanya.

Adapun untuk 2025, Wildan mengatakan, Pemkab Sleman mengalokasikan anggaran sekitar Rp130an miliar guna menangani masalah stunting. “Pemkab tetap fokus menurunkan stunting. Untuk targetnya, bisa turun seperti tahun ini sudah bagus karena angka yang semakin kecil, maka penanganan juga semakin sulit. Wong di Amerika Serikat yang merupakan negara maju, juga masih ada stunting di kisaran 3%,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto mengatakan, untuk pelaksanaan makan siang gratis, hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, ia mengakui sudah mengalokasikan anggaran untuk menjalankan program tersebut.

“Kita masih menunggu juknis pelaksanannya karena hingga sekarang belum ada,” katanya.

Menurut Susmiarto, sesuai kententuan dari Pemerintah Pusat, Pemkab Sleman wajib mengalokasikan anggaran sebesar Rp115 miliar di 2024. Pagu ini coba dipenuhi, namun hingga Rancangan APBD 2025 disepakati bersama dengan DPRD, anggaran yang dikumpulkan baru sebesar Rp105,4 miliar.

“Masih kurang sekitar Rp9-10 miliar, karena yang dialokasikan saat ini baru mencukupi pembiayaan untuk penyelenggaraan makan siang gratis selama sebelas bulan. Kekurangannya akan dipenuhi saat pembahasan APBD Perubahan 2025,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News