Evaluasi Pilpres dan Pilkada, KPU Bakal Buat Peta Jalan Partisipasi Disabilitas

Harianjogja.com, JOGJA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dan KPU Kota Jogja menggelar joint monitoring dengan berbagai pihak di Kantor KPU Kota Jogja, Kamis (13/2/2025).

Pertemuan kali ini turut melibatkan berbagai pihak. Mulai dari The Asia Foundation, Kementerian Luar Negeri Australia, Bappenas RI dan LKIS.

Komisioner KPU DIY Surani menuturkan joint monitoring turut membahas Ketahanan Demokrasi di Pilkada Kota Jogja.

Seluruh pihak menyampaikan pengalaman terkait dengan pendidikan pemilih dan pendamping difabel di Pilkada Kota Jogja sebagai kelompok rentan dalam politik elektoral.

Surani turut menyampaikan berbagai catatan yang dilakukan KPU DIY dan KPU Kota Jogja kaitannya dengan partisipasi disabilitas. Berdasarkan gelaran Pilpres, Pileg, dan Pilkada beberapa waktu lalu Rani mengatakan pelayanan terhadap disabilitas sudah dilakukan dengan baik, tapi masih perlu ditingkatkan. Jangkauan sosialisasi terhadap disabilitas terkait hak memilih dan dipilih juga perlu kembali ditingkatkan.

BACA JUGA: Polda DIY Akan Terapkan Tilang Elektronik Penuh pada 2025, Gunakan Bodycam dan Dashcam

“Banyak yang memang harus kita benahi bersama. Pelibatan banyak stake holder perlu ditingkatkan agar lebih masif dan sesuai kebutuhan teman-teman. Melibatkan teman-teman disabilitas dalam proses sosilaisasi sehingga mengetahui apa yang menjadi kebutuhan teman-teman disabilitas,” ujar Rani saat ditemui di Kantor KPU Kota Jogja, Kamis (13/2/2025).

Dia menuturkan angka partisipasi disabilitas di DIY hanya 38 persen. Kota Jogja menjadi kota dengan Raihan angka partisipasi disabilitas tertinggi di DIY dengan angka 40 persen. Untuk itu, Surani menyebut nantinya KPU DIY akan membuat peta jalan.

Kaitannya dengan pelibatan serta partisipasi disabilitas dalam pelaksanaan pilkada selanjutnya. Dengan peta jalan itu, dia menyebut hak disabilitas bisa terlayani dengan baik.

Tak hanya dalam segi hak pilih, tapi juga hak untuk dipilih. Rani menambahkan, pihaknya juga senantiasa menggandeng berbagai komunitas yang berkaitan langsung dengan teman-teman disabilitas. Seperti Yakkum, Sigab, hingga LKIS.

“Kami sama-sama membuat satu perencanaan bagaimana memastikan teman-teman mendapatkan pelayanan yang sama untuk persiapan pilkada ke depan. Kami memastikan seluruh disablitas terfasilitasi dalam semua tahapan. Kita lihat kelemahan kita di mana, lalu itu menjadi refleksi,” katanya.

Ketua KPU Kota Jogja Noor Harsya Aryosamodro mengatakan dari 2.600-an pemilih disabilitas yang punya hak memilih, sebanyak 1.068 atau 40 persen telah menggunakan hak pilihnya dalam pilpres maupun pilkada.

Ini sudah termasuk disabilitas yang dilayani di rumah lantaran keterbatasannya. Meski ini menjadi capaian tertinggi di DIY, Harsya mengatakan masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi KPU Kota Jogja dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

“Tantangan ke depan persoalan komunikasi, membuka diri, dan komunikasi soal mereka bisa memahami punya hak pilih mau menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News