Bantuan Modal UMKM di Bantul Diperluas, Fokus Warga Miskin Ekstrem
Pemkab Bantul akan memperluas bantuan modal UMKM Rp2 juta bagi warga desil 1, 2, dan 3 untuk menekan kemiskinan ekstrem.
Kamera CCTV Electonic Traffic Law Enforcement (ETLE) dipasang di ruas jalan Wates Purworejo, Temon, Kulonprogo, Rabu (24/03/2021). /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA – Direktorat Lalu Lintas Polda DIY mengaku akan menghapus tilang manual sepenuhnya pada 2025 dan diganti ke tilang elektronik dengan mengandalkan bukti melalui kamera pemantau.
Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol Yuswanto Ardi mengungkapkan, jajarannya akan segera dilengkapi dengan perangkat kamera dashboard (dashcam) di kendaraan patroli serta kamera tubuh (bodycam) bagi petugas di lapangan.
“Kami telah mengusulkan kepada Korlantas, dan Alhamdulillah sudah diakomodir. Tahun 2025 akan ada pemasangan dashcam di seluruh kendaraan kami serta bodycam untuk anggota. Perangkat ini akan terintegrasi dengan sistem Smart City yang sudah terbangun,” ujar Kombes Yuswanto, Kamis (13/2/2025).
Selain itu, Ditlantas Polda DIY juga akan memanfaatkan teknologi drone untuk memantau lalu lintas. Dengan inovasi ini, polisi tidak akan lagi melakukan tilang secara manual, melainkan mengandalkan bukti digital.
“Tidak ada lagi tilang manual. Semua berbasis bukti elektronik. Setiap pelanggaran akan terekam dan otomatis masuk ke sistem,” ujarnya.
Lebih lanjut, penindakan akan semakin efektif dengan adanya fitur Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang mampu mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis. Teknologi ini akan terkoneksi dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang sebelumnya hanya mengandalkan kamera statis di titik-titik tertentu.
“Dengan penambahan perangkat ini di mobil patroli dan petugas di jalan, jangkauan kami terhadap pelanggaran akan semakin luas, termasuk yang selama ini tidak tertangkap oleh kamera statis,” jelasnya.
Meskipun penegakan hukum berbasis digital semakin ketat, Kombes Yuswanto memastikan bahwa pendekatan persuasif tetap akan dikedepankan.
“Setiap pelanggaran akan didahului dengan teguran. Dalam operasi keselamatan, tilang hanya akan dilakukan pada 20 persen kasus, terutama yang berpotensi membahayakan, seperti menerobos lampu merah atau melebihi batas kecepatan,” katanya.
Dengan digitalisasi ini, polisi berharap tidak hanya meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, tetapi juga meminimalisir potensi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga transparansi dan profesionalisme semakin terjaga.
“Langkah ini juga untuk melindungi masyarakat yang sudah tertib. Mereka harus merasa aman dan nyaman dengan lalu lintas yang lebih disiplin,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul akan memperluas bantuan modal UMKM Rp2 juta bagi warga desil 1, 2, dan 3 untuk menekan kemiskinan ekstrem.
Kawasan olahraga Cangkring mulai ditata jelang Porda DIY 2027. DPRD Kulonprogo meminta persiapan dilakukan matang, termasuk UMKM dan penginapan.
Bansos Agustus 2026 mengacu DTSEN. Cek status penerima, desil, serta cara memperbarui dan menyanggah data melalui kanal resmi.
DPRD Gunungkidul mendorong tambahan Rp400 juta untuk dropping air karena alokasi 3.000 tangki diperkirakan habis sebelum kekeringan berakhir.
Pemerintah menyiapkan tanda kehormatan HUT ke-81 RI. Sejumlah menteri masuk daftar calon penerima, termasuk individu berprestasi di bidang teknologi.
PLN UID Yogyakarta menargetkan penambahan 26 SPKLU di DIY hingga akhir 2026. Saat ini sudah ada 33 unit yang terbangun.