Begini Respons BEM KM UGM Terkait Pembatasan Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran

Harianjogja.com, SLEMAN—Kebijakan efisiensi anggaran terus mendapatkan respons berbagai kalangan, tak terkecuali dari para mahasiswa. Di sejumlah daerah mahasiswa mulai menggelar demonstrasi menanggapi kebijakan ini. Aksi serupa kemungkinan juga akan digelar mahasiswa di Jogja. 

Ketua BEM KM UGM 2025 Terpilih, Tiyo Ardianto menegaskan bila BEM KM UGM siap melebur bersama berbagai elemen lainnya dalam aksi yang rencananya akan digelar pada Kamis (20/2/2025).

"BEM KM UGM meskipun dalam masa transisi akan meleburkan diri pada aksi bersama masyarakat dan mahasiswa se-Jogjakarta yang akan dilaksanakan Kamis, 20 Februari 2025," tegas Tiyo pada Selasa (18/2/2025).

BACA JUGA: Target Efisiensi Anggaran Pemerintah Tahun Pertama hingga Rp750 Triliun, Bakal Digunakan untuk Ini

Dalam siaran tertulisnya, Tiyo mengatakan bila pemerintah perlu meninjau ulang istilah efisiensi dan ketepatan eksekusinya. Bagi Tyo tidak sulit untuk menyepakati bahwa anggaran kegiatan seremonial dan hal-hal yang tidak substansial terdampak melalui kebijakan efisiensi.

"Namun, apabila anggaran yang menyangkut hajat hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas, dan pelayanan publik juga coba digerogoti maka itu lebih tepat disebut pemangkasan anggaran ugal-ugalan dan oleh karenanya harus dilawan," tegasnya. 

Jangankan diefisiensi, anggaran sektor pendidikan pada umumnya dan pada pendidikan tinggi khususnya sebelumnya saja dinilai Tiyo sangat tidak ideal dan tidak cukup untuk meneguhkan komitmen Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perguruan tinggi negeri lanjut Tiyo kemungkinan pasti tambah pusing karena harus mencari tambahan dana. 

Ia khawatir perguruan tinggi mengambil jalan pintas mencari pendanaan dengan menaikkan UKT lalu menerapkan uang pangkal setinggi-tingginya. Kalau itu terjadi, buntutnya mahasiswa hingga orang tua akan terdampak. 

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Pemkot Jogja Mulai Menghemat Listrik dan Air di Perkantoran

"Siapa yang jadi korban? Mahasiswa, orang tua dan masyarakat Indonesia yang harus menguburkan mimpinya untuk kuliah hanya karena tak ada biaya," tandasnya. 

Tiyo menambahkan masih ada potensi pemerintah akan memangkas anggaran karena tuntutan dalam INPRES No.1/2025 menetapkan jumlah anggaran yang harus dihemat 306,69 T. Jika angka tersebut tidak bisa terpenuhi, kata Tiyo, maka aspek apa dalam APBN yang akan dipangkas lagi sementara problem dalam Negeri ini imbuhnya masih banyak. Termasuk dalam koridor pendidikan tinggi ada persoalan Tukin yang belum dibayarkan pun meski telah dianggarkan tetap saja sangat jauh nilainya dari yang seharusnya.

"Saya kira Presiden Prabowo mesti menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup," tandasnya. 

Kerananya Tiyo menyerukan evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mendorong pengembalian program atau anggaran pada hal-hal fundamental yang dijanjikan Indonesia sejak merdeka, yang salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Segeralah menerapkan Kebijakan Pajak Progresif sebagai sumber pendapatan baru dengan pengelolaan yang berkeadilan semata-mata untuk kemaslahatan rakyat dan bukan kemewahan hidup para pejabat. Kembalikan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dan masa depan dengan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari korupsi," pungkasnya.