Ini 10 Isu Strategis Pembangunan Kulonprogo Lima Tahun ke Depan

Harianjogja.com, KULONPROGO–Forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kulonprogo 2025-2030 diikuti sekitar 200 orang dari berbagai latar pada Kamis (6/3/3035). Pembahasan yang dilakukan untuk memastikan pembangunan yang ada lebih tertata dan maksimal.

Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan menjelaskan dalam forum itu ada 10 isu strategis pembangunan di wilayahnya. Seluruh isu tersebut sudah terakomodasi dengan visi-misinya yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana, pelestarian budaya, peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, dan pelayanan infrastruktur.

Agung menyebut isu strategis lainnya untuk RPJMD Kulonprogo adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan, perwujudan wilayah yang aman dan nyaman, kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan, optimalisasi kecukupan pangan dan air bersih, dan peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. “Seluruhnya sudah terjawab dalam visi-misi kami,” katanya.

Penyusunan RPJMD itu, jelas Agung, didasarkan pada kinerja dan evaluasi pembangunan periode sebelumnya yang tantangan kemiskinan masih jadi pekerjaan bersama. “Persentase kemiskinan masih merupakan yang tertinggi di DIY dengan persentase 15,62%. Penurunan kemiskinan cenderung fluktuatif dan belum stabil, justru pada  2024 merupakan penurunan terendah di DIY dengan 0,02 persen poin,” jelasnya.

BACA JUGA: Pembukaan Jembatan Pandansimo Jadi Perhatian Dishub Kulonprogo saat Arus Mudik Lebaran 2025

Agung juga menyoroti pembangunan SDM di Kulonprogo yang perlu ditingkatkan.”Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah belum mencapai target pada 2024 sehingga mesti ditingkatkan lagi,” ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi, lanjut Agung, jadi tantangan juga yang pada 2024 sebanyak 4,77%. “Harapannya pada 2026 mendatang Kulonprogo sudah mampu memacu roda perekonomiannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat tanpa kecuali,” tandasnya.

Sementara ketua panitia konsultasi publik RPJMD 2025-2030, Diana Puspitasari menyebut peserta forum itu antara lain jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah dan asisten jajarannya, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat sipil. “Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan RPJMD,” terangnya.

Selain itu juga dilakukan penyamaan persepsi atas pembangunan Kulonprogo kedepan. “Penyamaan persepsi agar pembangunan selaras dengan regulasi hingga kebijakan pusat agar lebih maksimal,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News