Advertisement
Terjerat Mafia Tanah Kas Desa, Bos Kelab Malam di Sleman dan Lurah Trihanggo Ditetapkan Tersangka

Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menetapkan Lurah Trihanggo Gamping, berinisial PFY dan Bos Kelab Malam berinisial ASA, sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) atau populer dengan mafia tanah kas desa di Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Sleman. Pascaditetapkan tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif, keduanya kemudian dibawa ke rumah tahanan.
Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, mengatakan penyelidikan kasus tersebut mulai pada 2024. Setelah status penyelidikan naik ke penyidikan dan 32 saksi dimintai keterangan, Kejari akhirnya menetapkan PFY dan ASA sebagai tersangka. ASA ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman dan PFY ditahan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
Advertisement
Kejari menjelaskan ASA memberikan uang Rp316 juta kepada PFY sebagai imbalan atas sewa lahan TKD seluas 25.895 meter persegi di Padukuhan Kronggahan I. Setelah transaksi itu, ASA kemudian mulai membangun kelab malam dimulai dari akses jalan dan struktur pondasi. Padahal, penggunaan TKD belum mengantongi izin dari Gubernur DIY.
PFY juga membagikan sejumlah uang ke pamong kalurahan. Pembagian uang ini mendasarkan pada pemanfaatan tanah pelungguh di mana keuntungan atas pemanfaatan tanah dapat dibagikan ke pemerintah desa.
“Uang itu telah berubah menjadi perhiasan. Akhirnya kami membawa uang dan perhiasan tersebut sebagai barang bukti,” kata Bambang ditemui di kantornya, Rabu (16/4/2025).
Kejari masih melakukan pengembangan kasus mafia tanah kas desa tersebut, termasuk keterlibatan pihak lain hingga aliran dana. Kasi Pidsus Kejari Sleman, Indra Saragih, mengatakan PFY membagikan Rp200 juta ke perangkat kalurahan. Uang ini yang kemudian telah digunakan untuk membeli perhiasan yang menjadi barang bukti suap.
Tidak lama setelah itu, PFY meminta perangkat desa penerima dana untuk mengembalikan 20% atau sekitar Rp40 juta ke kas desa sebagai pendapatan asli kalurahan (PAK). Adapun sisa uang sebesar Rp115,8 juta dialokasikan oleh PFY untuk berbagai kebutuhan, termasuk kompensasi petani, biaya pengukuran lahan, dan kegiatan sosialisasi di wilayah Kronggahan I.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengaku prihatin atas kasus suap atau penyalahgunaan TKD atau mafia tanah kas desa yang menjerat Lurah Trihanggo.
“Jangan main-main dengan tanah kas desa. Saya ingatkan agar tidak terulang kasus penyalahgunaan TKD. Ini menjadi pembelajaran untuk lurah dan pamong seluruh Sleman,” kata Harda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
Advertisement
Advertisement