Peletakan Batu Pertama Pembangunan Fisik Gedung Baru DPRD DIY Dimulai Hari Ini

Harianjogja.com, JOGJA–Pembangunan fisik gedung baru DPRD DIY di jalan Kenari, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Jogja resmi dimulai Jumat (25/4/2025). Hal ini ditandai dengan ground breaking yang disaksikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dan sejumlah pejabat eksekutif maupun legislatif DIY lainnya.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menuturkan gedung  DPRD DIY yang selama ini berada di kawasan Jalan Malioboro telah menjadi bagian dari sejarah panjang pemerintahan dan perjuangan rakyat Jogja. Namun, pemindahan rumah rakyat perlu dilakukan karena beberapa faktor.

“Pertama, lokasi gedung DPRD di Jalan Malioboro dianggap kurang strategis untuk menampung aspirasi masyarakat secara optimal. Sebagai salah satu kawasan wisata utama di Jogja, Malioboro seringkali dipadati wisatawan, sehingga aktivitas kelembagaan DPRD menjadi kurang maksimal dan akses masyarakat menjadi kurang nyaman,” ujarnya.

Kedua, pemindahan ini juga bertujuan untuk memaksimalkan fungsi Malioboro sebagai kawasan wisata dan budaya. Dengan pelepasan gedung DPRD dari kawasan tersebut, diharapkan penataan Malioboro sebagai ruang publik, jalur pedestrian, dan pusat budaya dapat lebih optimal sesuai dengan visi keistimewaan Jogja.

BACA JUGA: Masih Mahal, Harga Cabai Rawit Merah Turun Tipis Rp73.037 per Kilogram

Ketiga, pemindahan ini bertujuan untuk  mendukung pembangunan Jogja Planning Gallery

(JPG), sebuah pusat informasi perencanaan  pembangunan yang akan menjadi salah satu ikon baru Kota Jogja. Dengan keberadaan JPG, kawasan Malioboro akan semakin menunjukkan perannya sebagai pusat edukasi, budaya, dan wisata.

Dalam konteks inilah, pemindahan lokasi Gedung  DPRD ke Jalan Kenari menjadi langkah strategis. Jalan Kenari menawarkan lokasi yang lebih strategis, mudah diakses, dan sesuai dengan tata ruang kota yang mendukung fungsi pemerintahan. Selain itu, gedung baru ini akan dirancang secara modern, inklusif, dan ramah lingkungan, tanpa meninggalkan nilai-nilai  keistimewaan Jogja.

Sri Sultan HB X mengatakan gedung lama DPRD DIY memiliki peran penting dalam sejarah Jogja dan Indonesia.

“BPUPKI pertama kali untuk DIY itu juga ada di sana. Keputusan demokratisasi dan menjadi bagian dari Republik Indonesia, keputusan DPRD DIY juga di sana,” ungkapnya.

Namun seiring perubahan zaman, infrastruktur untuk menjalankan demokrasi juga perlu menyesuaikan. Maka ia berharap pemindahan ini tidak sebatas pembangunan fisik saja, tapi juga diikuti dengan inovasi yang dapat memperkuat demokratisasi di DIY.

“Sekarang masyarakat menyampaikan aspirasi tidak hanya di mimbar atau jalan, tapi juga di dunia maya. Di sana aspirasi bisa didiskusikan, terjadi dialog. Maka untuk menjaring aspirasi sekarang caranya juga harus berbeda,” tuturnya.

Dibangun di atas tanah seluas 51.175 meter persegi, pembangunan gedung baru DPRD DIY dilaksanakan oleh Waskita KSO Citra dengan nilai kontrak Rp293,8 miliar, dibiayai oleh APBD DIY. Pengerjaan dilakukan selama 21 bulan, dengan target selesai pada Desember 2026.

Pembangunan gedung baru ini sudah direncanakan sejak 2020 dengan tahapan yang sudah dilakukan yakni pengkajian kawasan. Namun rencana ini tertunda lantaran pandemi Covid-19. Proses perencanaan dilanjutkan pada 2022 dengan pembuatan Detailed Engineering Design (DED).

Penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) dilaksanakan pada 2023, yang dilanjutkan dengan proses pemilihan Manajemen Konstruksi serta penyedia Barang/Jasa konstruksi yang dilimpahkan kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemda DIY pada 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News