Sejumlah Kapanewon di Kulonprogo Butuh Tambahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo bersama BPJS Kesehatan Sleman memetakan fasilitas kesehatan (faskes) dan pemetaan rujukan di wilayah setempat.

Hasilnya, ditemukan beberapa kapanewon yang perlu penambahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk mengakomodasi meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kulonprogo, Susila Ningsih menjelaskan pemetaan mempertimbangkan sejumlah faktor penting, seperti pertumbuhan jumlah peserta JKN, jumlah penduduk, letak geografis faskes, rasio dokter yang tersedia, serta karakteristik peserta di masing-masing wilayah. 

"Dalam pemetaan ini kami juga mempertimbangkan pemanfaatan pelayanan, rasio tempat tidur rawat inap, sebaran penyakit, dan kondisi khusus yang ada di tiap kapanewon," ujarnya, Senin (28/4/2025). 

Menurut dia, pemetaan mengungkapkan bahwa beberapa wilayah seperti Kapanewon Panjatan, Sentolo, Pengasih, dan Kalibawang masih membutuhkan tambahan FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, pemetaan juga mencakup apotek dan laboratorium untuk memastikan pelayanan yang optimal, terutama untuk pasien yang membutuhkan terapi obat kronis dan pemeriksaan laboratorium.

"Salah satu tantangan yang ditemukan adalah keterbatasan laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS. Hanya ada satu laboratorium yang bekerjasama dengan BPJS, dan berdasarkan data peserta prolanis DM (diabetes melitus), hanya 40,12% yang mendapatkan pemeriksaan laboratorium," jelasnya. 

BACA JUGA: Pembeli Tanah Pertanyakan Langkah Anak Mbah Tupon Melaporkan Dirinya ke Polda DIY

Ningsih menambahkan, satu hal yang menjadi perhatian adalah distribusi dokter di setiap wilayah, terutama di daerah seperti Tawangsari, Pengasih. Di wilayah ini, pihaknya menghadapi kekurangan dokter yang bekerja sama dengan BPJS. Oleh karena itu, Dinkes bersama BPJS akan melakukan pendekatan kepada dokter praktik mandiri yang mungkin ingin bergabung dengan BPJS melalui proses kredensialing.

"Untuk pemeriksaan laboratorium prolanis DM, saat ini memang baru ada satu laboratorium swasta yang bekerja sama, dan laboratorium pemerintah daerah yang ada saat ini masih berupa labkesmas yang belum menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)," katanya. 

Ke depan, Dinkes Kulonprogo berencana untuk mempersiapkan laboratorium pemerintah daerah untuk dapat bekerja sama dengan BPJS dan menjadi BLUD. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat setempat. 

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Irfan Qadarusma menyatakan, hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa wilayah Kulonprogo memang masih membutuhkan penambahan FKTP terutama di beberapa kapanewon tertentu. Proses ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan persebaran lokasi faskes yang ada, sesuai dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan asosiasi terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.