Advertisement
Pembebasan Pajak LP2B di Bantul Mulai Diterapkan Tahun Depan
Petani memanen padi di sawah yang berada di Dusun Jalakan, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Selasa (16/4/2024). - Harian Jogja/Arief Junianto
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul mulai menerapkan pembebasan pajak bagi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di wilayahnya pada 2026. Saat ini, Pemkab Bantul tengah mematangkan pemetaan LP2B di wilayahnya.
Advertisement
"Jadi tahun 2025 ini kita sedang mematangkan pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutandi Kabupaten Bantul," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Selasa (29/4/2025).
Oleh karena itu, lanjut Halim, Pemkab Bantul membentuk tim yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), Asisten Setda dan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bantul.
"Ini kami ajak untuk memetakan berapa toh sesungguhnya LP2B kita," lanjut Halim.
Karena, menurut Halim, ada potensi slip Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang didalamnya masih berupa sawah dan lahan pertanian aktif, tapi dalam kenyataannya telah berubah menjadi rumah, atau tempat usaha.
"Ini kan, negara dirugikan. Jadi penerapan pembebasan pajak untuk LP2B baru dilakukan 2026. Tahun ini, ini baru pemotretan lahan dan penetapan LP2B. Berapa toh nanti yang akan kita bebaskan?," ucap Halim.
Halim memastikan, Pemkab akan benar-benar selektif dan detail terkait LP2B yang akan mendapatkan pembebasan pajak.
"Kalau tulisan SPPT masih sawah tapi nyatanya rumah, ya tentu tidak dibebaskan. Ya, harus membayar PBB secara normal," katanya.
Kepala DKPP Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, belum bisa menyampaikan berapa total LP2B yang mendapatkan pembebasan pajak. Sebab, masih dalam pemetaan.
Untuk luas lahan pertanian di Kabupaten Bantul, Joko menyatakan mencapai sekitar 14.000 hektare. Adapun untuk luasan panen tahun 2025, ditargetkan mencapai 34.546 hektare.
“Kami optimalkan lahan pertanian yang ada," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Libatkan Seluruh Perangkat Daerah, Pemkot Jogja Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen
Rp8,3 Miliar Anggaran Rehabilitasi RTLH di Sleman Disalurkan Pertengahan Juli 2025
Okupansi Hotel Tak Optimal, PHRI DIY Sebut Kost Harian Harga Murah Jadi Biangnya
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bakal Dihilangkan, Begini Alasan Bupati Gunungkidul
Advertisement
Progres Mega Proyek di Bantul, Jalan Kelok 23 Ditarget Rampung 2026
Gatot Saptadi Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum Pengda PERGATSI DIY Masa Bakti 2025-2029
UKDW dan De Britto: 4 Tahun Kolaborasi untuk Pendidikan Berkualitas dan Dampak bagi Siswa
440 Atlet Hapkido dari 10 Negara Berkompetisi di Jogja
Jembatan Pandansimo Segera Beroperasi, TPR Induk Parangtritis Dipindah ke Selatan JJLS
Advertisement
148 Siswa SMA Fransiskus Bandar Lampung Ikut Workshop Kesehatan Mental yang Digelar UKDW
Jadwal Kepulangan Jemaah Haji Asal Kota Jogja Mulai Juli 2025
SPMB Jenjang SMP di Kota Jogja Dibuka Juni 2025 Ini, Berikut Kouta dan Daya Tampungnya
Jadwal dan Tarif Bus Sinar Jaya dari Malioboro ke Pantai Parangtritis Bantul dan Baron Gunungkidul
Advertisement
DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Pameran UMKM: Otok-Otok Jadi Simbol Kearifan Lokal
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Geliat Zero Waste Warriors PLN Peduli di Pasar Beringharjo Jogja, Meriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- Pemkab Bantul dan Polres Panen Raya Jagung, Ubah Lahan Tidur Jadi Penopang Swasembada Pangan
- Pemkab Sleman Kenalkan Kopi Merapi lewat Festival Sekaligus untuk Bantu Petani
- Bersiap Berlaga di Liga 1, PSIM Jogja Dipastikan Pertahankan Yusaku Yamadera
- Kakak Beradik di Piyungan Bantul Berkelahi, Bakar Motor, Dapur Rumah Ludes Dilalap Api
Advertisement
Advertisement
