Bupati Kulonprogo Tolak Mobil Dinas Baru

Harianjogja.com, KULONPROGO—Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan menegaskan dirinya menolak dibelikan mobil dinas baru, meskipun sudah dianggarkan di APBD.

"Saya memutuskan, anggaran mobil dinas tersebut dialihkan untuk membiayai pelayanan publik dan infrastruktur yang mendesak diselesaikan," kata Agung di sela-sela menerima kunjungan Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), M. Joni Yulianto dan jajarannya, Jumat (16/5/2025), di ruang kerja bupati.

Hal sama juga diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulonprogo, Aris Nugroho saat dikonfirmasi Minggu (18/5/2025). Ia membenarkan bahwa anggaran pengadaan mobil dinas bupati dialihkan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan.

BACA JUGA: Pulang Retret, Bupati Kulonprogo Langsung Sertijab

"Keputusannya dalam rapat tim anggaran daerah dipimpin bupati pada Jumat (16/5/2025) pagi." katanya.

Sementara terkait dengan kunjungan Direktur SIGAB, Bupati Agung menjamin Pemkab akan selalu berupaya memberikan ruang dan akses bagi difabel untuk mendapatkan hak-haknya sama seperti masyarakat lainnya. Pemkab akan selalu membuka ruang diskusi dan partisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan ataupun dalam perencanaan pembangunan yang ramah akan difabel.

"Sehingga saya harapkan dari tahap perencanaan awal dari lingkup paling dekat kalurahan, kecamatan dan kabupaten, harus dilibatkan. Akses ini jangan semata-mata dimaknai sebagai hanya akses fisik infrastruktur, lebih dari itu dimaknai sebagai akses non fisik," kata Agung.

Dalam kunjungannya, Direktur SIGAB M. Joni Yulianto juga didampingi Project Officer Nasional, Kuni Fatonah dan tim, menjelaskan SIGAB adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan non-partisan.

Kegiatan SIGAB dengan Kabupaten Kulonprogo diawali dengan program Rintisan Desa Inklusi yang ditandai dengan MoU pada 12 April 2016. Desa dampingan awal ada 6 Kalurahan di Kapanewon Lendah dengan kemudian bertambah 7 Kapanewon yaitu Kokap, Nanggulan, Wates, Galur, Temon, Pengasih dan Kalibawang.

Kuni menyampaikan program ini ditujukan untuk menciptakan inklusi sosial dan pemenuhan hak kelompok sasaran penyandang disabilitas atau difabel, ditandai dengan meningkatnya akses difabel terhadap layanan publik, seperti kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum.

Joni mengharapkan kerjasama dengan pemda, sehingga meningkatkan partisipasi dan juga akses terhadap difabel untuk memperoleh layanan publik, serta meningkatnya partisipasi difabel dalam pengambilan keputusan dan pembangunan.

Menurut Joni, terdapat dua faktor utama dari terwujudnya kelurahan inklusif adalah partisipasi dan akses. Disabilitas harapannya dapat ikut berpartisipasi dalam ranah pembangunan mulai dari pengambilan kebijakan hingga ikut serta dalam proses pembangunan. Selanjutnya disabilitas harus mendapat akses dari hasil pembangunan itu sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.