Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu pedagang sembako di Pasar Beringharjo, Iswarini, menunjukkan beras yang dijualnya, Selasa (15/7/2025). /Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY merespons ditemukan beras oplosan di sejumlah daerah dengan memonitor dan meningkatkan pengawasan di pasar. Dari hasil monitoring sementara, belum ditemukan beras oplosan.
Kepala Disperindag DIY Yuna Pancawati menjelaskan langkah Disperindag DIY terkait beras beredar yakni pertama koordinasi dan pengawasan barang beredar di lapangan. “Yang sudah dilakukan di Pasar Beringharjo, dengan melibatkan instansi terkait yaitu dinas pertanian terkait mutu beras dan Balai Metrologi terkait takaran,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).
BACA JUGA: 9 SD Negeri di Wonogiri Tidak Mendapatkan Murid Baru di 2025, Ini Daftarnya
Berdasarkan hasil monitoring terhadap beras medium dan premium, dari sample yang diambil semua masih sesuai takaran. “Kalau ada perbedaan masih di dalam batas toleransi dan mutu beras dari pengamatan juga masih sesuai standar,” ungkapnya.
Disperindag DIY mengefektifkan tim untuk pengawasan barang beredar dalam beberapa waktu ke depan. “Nanti dilanjutkan tanggal 17 Juli sidak / pengawasan di Pasar Prawirotaman dan swalayan sekitar dengan melibatkan tim TPID [Tim Pengendali Inflasi Daerah] dan Satgas pangan DIY,” katanya.
Salah satu pedagang sembako Pasar Bringharjo, Iswarini, mengaku tidak mengetahui jika ada peredaran beras oplosan. “Saya belum mendengar [adanya isu beras oplosan]. Saya juga enggak pernah mengoplos, dicampur-campur gitu,” ujarnya.
Isu beras oplosan menurutnya juga tidak mempengaruhi permintaan konsumen, karena kebanyakan konsumen kiosnya sudah menjadi langganan. “Karena sudah langganan di sini, terus harga beras juga sudah sendiri-sendiri. Yang murah ada, yang mahal ada,” kata dia.
Adapun harga beras di kiosnya saat ini berkisar mulai dari Rp14.500 hingga Rp18.000 per kg. Ia juga mengaku saat ini ketersediaan beras masih stabil. “Stoknya sekarang aman, ada terus barangnya,” ungkapnya.
BACA JUGA: TikTok Minta Platform Digital Berbasis Konten Pengguna Tidak Diatur dalam RUU Penyiaran
Kapolresta Jogja, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengatakan kepolisian juga akan ikut mengawasi peredaran beras. “Nanti kita juga akan ikut. Kita akan koordinasi juga dengan Dinas Perdagangan tentunya, dengan Polda DIY juga,” ucapnya.
Pihaknya menghimbau agar jangan ada kegiatan yang mengarah pada kejahatan ekonomi juga di wilayah Kota Jogja. “Karena itu akan merugikan konsumen dan masyarakat juga. Jadi, ayo kita ya, jangan sampai ada kegiatan oplosan,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.