Tawon Jadi Fauna Khas Gunungkidul, Bukan Belalang Goreng
Tawon resmi menjadi fauna khas Gunungkidul menggantikan anggapan belalang sebagai ikon daerah, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 1999.
Aktivitas perparkiran di kawasan Pasar Argosari, Wonosari. Pendapatan dari retribusi parkir ini meningkat setelah dikelola oleh pihak ketiga. Kamis (31/7/2025) Harian Jogja/David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kalangan DPRD Gunungkidul meminta bupati bisa membuat terobosan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor retribusi. Pasalnya, hasil pengawasan dari wakil rakyat dinilai pendapatan yang masuk masih rendah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti mengatakan, pihaknya baru saja menggelar pertemuan dengan Bagian Hukum, Setda Gunungkidul. Agenda dilakukan untuk membahas optimalisasi PAD dari sektor retribusi.
BACA JUGA: Puluhan Ribu Warga Gunungkidul Terancam Kekurangan Air Bersih
“Pertemuan ini merupakan lanjutan dari rapat internal dewan berkaitan dengan fungsi pengawasan. Makanya, bapemperda diminta membuat kajian hukum terkait dengan optimalisasi pendapatan retribusi,” katanya, Kamis (31/7/2025).
Hasil kajian dengan Bagian Hukum diketahui bahwa pendapatan retribusi masih bisa ditingkatkan. Meski demikian, Ery mengakui upaya ini harus ada terobosan dilakukan oleh Bupati Gunungkidul dalam upaya optimalisasi.
Salah satunya menyangkut dengan skema penarikan retribusi. Selama ini, kata dia, penarikan banyak yang dilakukan oleh petugas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menurut dia, banyak opsi untuk penarikan karena bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga potensi dapat dioptimalkan. Di sisi lain, penarikan juga bisa melibatkan pihak ketiga.
Penarikan dengan pihak ketiga, kata Ery, sudah dilakukan untuk masalah perparkiran di Gunungkidul. Adapun hasilnya juga mengalami kenaikan signifikan.
“Pada saat dikelola OPD, pendapatan hanya kisaran Rp400 juta, tapi setelah dikelola pihak ketiga bisa naik signifikan karena tembus di kisaran Rp2 miliar. Terobosan-terobosan ini perlu dilalukan untuk mengoptimalkan pendapatan,” katanya.
Ditambahkan dia, perubahan didalam skema penarikan juga sudah dilakukan pengkajian. Pasalnya, untuk regulasi dalam pelaksanaan cukup dibuatkan peraturan bupati sehingga prosesnya tidak membutuhkan waktu lama.
“Jadi bisa mulai dilaksanakan mulai tahun depan. Hasil kajian ini, nantinya akan masuk dalam fungsi pengawasan DPRD yang kemudian direkomendasikan ke bupati,” katanya.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini mendukung penuh upaya pemkab untuk mengoptimalkan pendapatan yang dimiliki. Pasalnya, masih banyak sektor yang bisa digali sehingga pemasukan yang diperoleh dapat dimaksimalkan.
Menurut dia, dengan PAD yang lebih tinggi maka akan berdampak signifikan terhadap upaya pembangunan di daerah. “Pemasukan yang diperoleh nantinya juga kembali ke Masyarakat dalam bentuk program seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya,” kata Endang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Tawon resmi menjadi fauna khas Gunungkidul menggantikan anggapan belalang sebagai ikon daerah, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 1999.
Penembakan terjadi di dekat Gedung Putih, AS. FBI dan Dinas Rahasia menangani insiden yang melukai dua orang.
BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah kota besar Indonesia pada Minggu.
KA Prameks kembali padat penumpang Senin ini, cek jadwal lengkap rute Jogja–Kutoarjo.
Ketua BPD Hipmi Jatim Ahmad Salim Assegaf membantah narasi mayoritas BPD Hipmi menolak pelaksanaan Munas XVIII Hipmi di Lampung.
Selain mempermudah mobilitas, kehadiran bus KSPN juga diarahkan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan di kawasan pariwisata