Bupati Bantul: Perangkat Pemerintahan Harus Peka Terhadap Kondisi Masyarakat

Harianjogja.com, BANTUL - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengajak para perangkat pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan hingga kabupaten meningkatkan kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat daerah tersebut.

"Hari ini kita harus lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat, ada fenomena ketidakpuasan masyarakat, fenomena protes masyarakat kepada pemerintah," kata Bupati Halim di Bantul, Senin.

Maka dari itu, menurut dia, mulai dari lurah atau kepala desa dan perangkat kelurahan sampai dengan bupati dan seluruh jajarannya haruslah melakukan introspeksi dan melakukan evaluasi.

"Agar apa yang dilakukan pemerintah baik dari kabupaten sampai kelurahan termasuk pamongnya hendaklah benar benar peka dan responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat kita," katanya.

Bupati juga mengatakan, pelayanan kepada masyarakat mulai urusan layanan publik, urusan pajak, urusan perizinan dan lain sebagainya harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 27-30 Agustus 2025 di Pantai Selatan DIY

"Maka lurah juga satu entitas pemerintahan yang diberikan amanah oleh undang undang untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pemberdayaan desa dan pembinaan pemasyarakatan desa," katanya.

Terlebih anggaran kelurahan terus menerus naik setiap tahun. Bahkan, lurah sudah diberikan amanat untuk mendapat transfer dana dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

"Ada alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), bantuan keuangan khusus (BKK), program pemberdayaan masyarakat berbasis pedukuhan (P2MBP), dan sebagainya. Belum lagi Dana Keistimewaan (Danais), pendapatan asli desa," katanya.

Menurut dia, semua dana itu adalah sumber daya keuangan yang dimiliki kelurahan dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu menjadi salah satu urgensi dilakukan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan keuangan kelurahan.

"Fungsinya pemerintah kelurahan itu kan ada empat yang sangat dekat dan sasarannya adalah masyarakat. Maka, kita mengumpulkan lurah untuk kita lakukan 'brainstorming' sebagai respons atas kritik masyarakat," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara