Kekeringan di DIY Meluas, Semua OPD Harus Turun Ikut Bertanggung Jawab
DPRD DIY mendorong penanganan kekeringan melibatkan seluruh OPD, tidak hanya BPBD, dengan dukungan koordinasi dan anggaran memadai.
Ilustrasi uang. /Bisnis-Rachman
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Wakil Ketua DPRD DIY, Umarudin Masdar, mengungkapkan total anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan pada tahun depan mencapai 39,09 persen dari keseluruhan RAPBD yang mencapai Rp5,5 triliun. Sementara itu, alokasi khusus untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) ditetapkan sebesar Rp1,59 triliun atau 28,9 persen.
Anggaran ini terbagi ke dalam empat bidang urusan, yakni urusan pemerintahan bidang pendidikan sebesar Rp1,5 triliun, bidang kebudayaan Rp45,7 miliar, unsur pendukung urusan pemerintahan Rp109,9 juta, serta bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp45,6 miliar.
BACA JUGA: Mario Suryo Aji Finis Ke-24 Moto2 GP San Marino 2025
Umar menilai, porsi besar tersebut mencerminkan komitmen Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk terus memajukan kualitas pendidikan di wilayahnya.
“Dari data itu dipastikan bahwa anggaran pendidikan di Pemda DIY sangat tinggi sebagai wujud komitmen Pak Gubernur terhadap kemajuan pendidikan di DIY. Dan itu perlu diapresiasi, termasuk oleh pemerintah pusat,” kata Umar, Minggu (14/9/2025).
Selain itu, anggaran pendidikan juga tersebar di beberapa dinas lain di luar Disdikpora, sehingga proporsi total fungsi pendidikan mencapai hampir 40 persen.
Jika ditelusuri lebih rinci, sebagian besar belanja Disdikpora digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, termasuk guru dan tenaga kependidikan. Total belanja pegawai mencapai Rp964 miliar atau 64,2 persen dari alokasi Disdikpora.
Dari jumlah itu, sekitar Rp235 miliar diperuntukkan bagi Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tambahan penghasilan (Tamsil). Selain itu, dukungan biaya operasional sekolah yaitu Rp275,6 miliar melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Rp189,6 miliar dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Pemda juga menyiapkan dana untuk memperkuat kualitas pendidikan. Alokasi sebesar Rp45,3 miliar digunakan untuk rehabilitasi sarana prasarana sekolah sesuai prioritas, peningkatan kompetensi guru terutama di bidang teknologi informasi, literasi, dan numerasi, serta pelatihan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
Upaya pengembangan minat dan bakat siswa juga tidak luput dari perhatian, di antaranya melalui pendampingan dan fasilitasi siswa dalam mengikuti berbagai lomba tingkat nasional.
BACA JUGA: Menteri PU Cek Bangunan DPRD Kediri Dibakar Massa
Di sisi lain, Pemda DIY tetap memberikan perhatian pada pemerataan akses pendidikan. Tahun depan, beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu dianggarkan sebesar Rp34,7 miliar, sementara insentif untuk guru honorer di sekolah swasta mencapai Rp6,3 miliar.
Program di bidang kepemudaan dan olahraga juga memperoleh porsi tersendiri sebesar Rp27 miliar. Ada pula hibah kelembagaan yang disiapkan senilai Rp19,2 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY mendorong penanganan kekeringan melibatkan seluruh OPD, tidak hanya BPBD, dengan dukungan koordinasi dan anggaran memadai.
Borobudur Indonesia Expo 2026 di Kota Magelang ditargetkan menarik 40.000 pengunjung dan transaksi Rp2 miliar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
ASDP mengoperasikan 24 kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk mengurai antrean kendaraan logistik dengan tetap mengutamakan keselamatan.
Sebanyak 114 sekolah di Bantul masuk program revitalisasi 2026. Pembangunan ditargetkan selesai maksimal pertengahan Desember.
TNGM mencatat 36 pendaki ilegal Merapi lahir 2006–2008. Sebanyak 13 orang lahir 2008, sementara jalur masih ditutup.
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.