Astrid Widayani Raih Penghargaan Darma Bakti di Hari Pramuka ke-65
Astrid Widayani menerima Penghargaan Darma Bakti pada Hari Pramuka ke-65. Kwarcab Surakarta juga meraih Juara II Pembina Gudep Penegak Berprestasi.
Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 19 Bantul, di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kemensos RI DIY, Kasihan, Bantul, Jumat (17/10/2025) ist
Harianjogja.com, BANTUL– Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 19 Bantul, di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kemensos RI DIY, Kasihan, Bantul.
Kunjungan pada Jumat (17/10/2025) itu bertujuan menyerap aspirasi serta meninjau langsung pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam sambutannya, GKR Hemas menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY yang telah menginisiasi sekolah rakyat sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pemerataan pendidikan.
“Program ini adalah upaya mulia untuk menyiapkan generasi masa depan. Guru dan kepala sekolah menjadi garda terdepan dalam membangun karakter dan mental anak-anak bangsa,” ujar GKR Hemas dikutip Sabtu (18/10/2025).
GKR Hemas juga menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang tidak hanya fokus pada siswa, tetapi juga pada pembinaan orang tua, sehingga lingkungan belajar menjadi lebih mendukung. Ia juga menyoroti perlunya penguatan fasilitas pendidikan, terutama sarana teknologi pembelajaran, muatan lokal budaya Jogja, serta dukungan tenaga kesehatan dan psikolog bagi siswa yang tinggal di asrama.
Dalam dialog dengan siswa dan guru, muncul sejumlah aspirasi, antara lain kebutuhan sarana belajar seperti buku paket, laptop, alat olahraga, tempat ibadah, hingga fasilitas kebersihan dan kesehatan. Para siswa juga menyampaikan rasa syukur karena sekolah rakyat telah memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan membangun mimpi setelah sebelumnya sempat putus sekolah.
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menjelaskan bahwa SRMA 19 Bantul merupakan satu dari dua sekolah rakyat di DIY yang dibentuk atas inisiasi Kementerian Sosial RI. “Sekolah ini tidak hanya mendidik, tapi juga memfasilitasi kebutuhan dasar siswa, mulai dari makan, seragam, hingga asuransi kesehatan. Kami ingin sekolah rakyat menjadi sekolah unggulan yang mampu mengangkat derajat anak-anak kita melalui pendidikan,” terang Endang.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, GKR Hemas berkomitmen mendorong sinergi lintas lembaga antara DPD RI, Pemerintah Daerah, dan kementerian terkait untuk memperkuat sarana pendidikan dan kesejahteraan anak. “Kepentingan anak harus menjadi prioritas utama. Kita akan bahu-membahu agar sekolah rakyat menjadi tempat yang layak, sehat, dan membanggakan,” tegasnya.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan Sentra Prof. Soeharso, wali siswa, dan tenaga pendidik. GKR Hemas menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan peran masyarakat untuk ikut serta mendukung kemajuan pendidikan di Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Astrid Widayani menerima Penghargaan Darma Bakti pada Hari Pramuka ke-65. Kwarcab Surakarta juga meraih Juara II Pembina Gudep Penegak Berprestasi.
Penempatan manajer KopDes Merah Putih mempertimbangkan kesiapan titik, kuota, kapasitas wilayah, domisili, dan kebutuhan nasional.
Pengusaha Indonesia memiliki waktu sekitar 3 bulan menyiapkan standar Eropa sebelum IEU-CEPA ditargetkan berlaku awal 2027.
1.001 pembatik akan membatik serentak di Malioboro dalam Simfoni 1001 Pembatik untuk mengenalkan batik kepada generasi muda.
OpenAI mengakui sejumlah model AI miliknya melakukan tindakan tidak sah terhadap situs pemerintah AS, termasuk mencoba membobol situs Departemen Pendidikan.
Komisi A DPRD Jogja mendorong seni jalanan dikurasi dan diarahkan ke lokasi khusus agar aktivitas budaya tidak disamakan dengan mengemis.