Pemda DIY Ajak Warga Bergerak Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menyerukan gerakan bersama lintas elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini menjadi respon atas masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi di wilayah DIY.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati, menjelaskan sepanjang tahun pihaknya bersama berbagai organisasi mitra terus menggelar edukasi dan kampanye anti kekerasan. Pada periode 25 November hingga 10 Desember, rangkaian gerakan ini digencarkan sebagai bagian dari kampanye global HAKTPA.

“Berbagai kegiatan dilaksanakan, mulai dari webinar, pelatihan peningkatan kapasitas layanan, hingga sosialisasi informasi layanan bagi korban kekerasan. Kami juga mengoptimalkan rumah aman, pendampingan psikologis, serta layanan konseling,” ujarnya dalam Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) 2025 di kompleks Kepatihan, Jumat (5/12/2025).

Erlina menyebut kasus kekerasan di DIY masih tergolong tinggi, tercatat 1.326 pengaduan pada 2024 dan 606 laporan sepanjang semester I 2025. “Angka ini belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena banyak korban enggan melapor akibat ancaman, rasa malu, atau relasi kuasa dengan pelaku,” katanya.

Ia menegaskan tantangan terbesar bukan hanya pada ketersediaan layanan, melainkan keberanian korban untuk melapor, baik ke lembaga layanan maupun kepolisian. Relasi kuasa dari pelaku kerap membuat korban takut untuk menyampaikan laporan. Karena itu, masyarakat didorong untuk aktif memberi dukungan, termasuk tidak menyalahkan korban.

“Kami berharap nilai budaya Jogja yang menjunjung adab dan keberadaban dapat menjadi fondasi kuat untuk menekan angka kekerasan. Sebagai Jogja Istimewa, kita harus memastikan masyarakatnya berbudaya dan menghargai martabat sesama,” imbuhnya.

Pemda DIY juga berharap kolaborasi lintas pihak diperkuat. Korban membutuhkan pemulihan jangka panjang, sementara pelaku tetap harus diproses secara hukum. “Kekerasan bukanlah solusi. Perempuan dan anak harus mendapatkan perlindungan agar mampu tumbuh dengan kualitas hidup yang baik serta berkembang dan berkarya,” papar Erlina.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menuturkan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang membutuhkan kepedulian kolektif. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan berkelanjutan dan tidak berhenti pada momentum peringatan tahunan.

“Bentuk kekerasan semakin beragam dan kompleks. Selain kekerasan fisik dan psikis, kekerasan berbasis gender online [KBGO] juga semakin marak. Di era digital, kita harus memastikan rasa aman tidak hanya di ruang nyata, tetapi juga di ruang maya,” ungkapnya.

Ia menambahkan meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai sektor juga diiringi ancaman kekerasan yang beragam, mulai dari pelecehan di tempat kerja, intimidasi di ruang publik, hingga penyalahgunaan identitas dan gambar pribadi di media sosial. Kondisi ini dinilai dapat menghambat perkembangan perempuan untuk tumbuh secara aman dan setara.

“Masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang publik tetap aman bagi semua. Ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya partisipasi, bukan ketakutan. Anak-anak dan remaja juga menghadapi tekanan baru dari budaya digital yang mengutamakan pencitraan,” tandasnya.

Dengan mengusung tema ‘Ciptakan Ruang Aman, Wujudkan Jogja Istimewa Tanpa Kekerasan’, Pemda DIY mengajak seluruh masyarakat bergerak bersama dalam upaya pencegahan kekerasan, penyebaran informasi saluran bantuan, hingga pendampingan korban menuju layanan yang tersedia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News