DKP DIY Latih 90 Dapur SPPG Olah Ikan untuk Dukung MBG

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendorong optimalisasi olahan produk ikan di masyarakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada 2026, sebanyak 90 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) pengolahan ikan.

Kepala DKP DIY Hery Sulistio Hermawan menjelaskan sepanjang tahun ini terdapat 30 paket bimtek yang disiapkan untuk SPPG.

“Satu paket itu tiga dapur SPPG. Berarti tiga dapur dikali 30, ada 90 dapur SPPG ini kelompok sasarannya,” ujarnya.

Bimtek tersebut menyasar seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan dapur SPPG, terutama penjamah makanan dan koordinator dapur. Selain memberikan pemahaman terkait teknik pengolahan ikan, peserta juga mendapatkan referensi variasi menu berbahan dasar ikan.

“Kami juga menyampaikan bagaimana memilih ikan yang baik, segar dan berkualitas, lalu bagaimana mendistribusikannya,” katanya.

Menurut Hery, langkah ini penting karena ikan menjadi salah satu sumber protein yang dapat dimasukkan dalam menu MBG. Program ini sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat di DIY yang saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional.

“Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengolah hasil perikanan menjadi berbagai menu yang bergizi, aman dikonsumsi, serta menarik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan peningkatan konsumsi ikan memiliki peran penting dalam memperbaiki gizi masyarakat. Konsumsi ikan secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan protein serta asam lemak esensial yang berperan dalam perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh.

Terkait suplai bahan baku, DKP DIY memastikan ketersediaan ikan untuk kebutuhan SPPG relatif aman. Sejumlah dapur SPPG juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai produsen ikan di DIY.

“Sudah banyak yang bekerja sama, tapi saya belum ada detailnya karena masih terus berkembang,” jelasnya.

Produsen tersebut terdiri dari pembudidaya ikan, nelayan, hingga pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Dalam praktiknya, satu produsen dapat memasok kebutuhan ikan ke lebih dari satu dapur SPPG.

“Ada pelaku yang bisa bekerja sama dengan 35 dapur, ada yang 32 dapur, ada yang 20-an, ada yang di bawah 10, tergantung karakteristik masing-masing,” ujarnya.

Melalui kontrak kerja sama tersebut, setiap pihak diharapkan memperoleh kepastian dalam rantai pasok.

“Nelayan harus dipastikan bahwa produknya dibeli. SPPG pun harus memiliki kepastian bahwa bahan baku ikan akan didistribusikan,” katanya.

Melalui bimtek ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, pengelola dapur layanan gizi, serta pelaku usaha perikanan semakin kuat sehingga mampu mendukung terciptanya generasi yang sehat, kuat, dan cerdas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News