Pemkab Sleman Pastikan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Aman
Pemkab Sleman memastikan anggaran penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas meski transfer ke daerah turun. Program bantuan masyarakat tetap berjalan.
Sekolah Rakyat. - Foto ilustrasi dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengajukan izin penggunaan Tanah Kas Desa Margodadi, Kapanewon Seyegan, sebagai lokasi Sekolah Rakyat, sembari menunggu penyelesaian administrasi di tingkat Provinsi DIY dan pemerintah pusat.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa proses perizinan penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) Margodadi, Seyegan, untuk pendirian Sekolah Rakyat (SR) telah disampaikan kepada Gubernur DIY. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis afirmasi di wilayah Sleman.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinsos Sleman, Sigit Indarto, menjelaskan terdapat dua rencana lokasi pendirian Sekolah Rakyat di Sleman, yakni di Margodadi, Seyegan, dan Moyudan. Namun, Pemerintah Kabupaten Sleman hanya mengampu Sekolah Rakyat Margodadi, Seyegan.
“Bupati sudah bersurat ke Kementerian Sosial juga awal Desember 2025. Biar proses berjalan beriringan di Provinsi untuk penggunaan TKD dan Pusat untuk rencana pembangunannya,” kata Sigit dihubungi, Senin (12/1/2026).
Sigit mengaku belum dapat memastikan waktu dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Saat ini, pihaknya masih menunggu rampungnya seluruh urusan administrasi. Meski demikian, ia membuka kemungkinan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Moyudan akan lebih dahulu dilaksanakan.
Sekolah Rakyat Moyudan nantinya akan menjadi lokasi relokasi siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 19 Bantul dan SRMA 20 Sleman.
“Sarana-prasarana yang mereka gunakan sekarang kan milik Balai. Kemungkinan prioritas Pusat itu Moyudan dulu akhirnya meski bisa juga berbarengan dengan yang di Seyegan,” katanya.
Terkait persiapan tahun ajaran baru, Sigit mengaku belum menjalin koordinasi lebih lanjut dengan pengelola SRMA 20. Ia menegaskan proses penerimaan siswa baru tetap mengacu pada data Desil 1–2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dilibatkan untuk melakukan verifikasi agar pendaftar sesuai dengan kriteria.
Mengenai dinamika siswa asal Sleman yang kini menempuh pendidikan di SRMA 20, Sigit menilai situasinya berjalan wajar sebagaimana pelajar pada umumnya. Meski demikian, ia mengakui terdapat siswa asal Bumi Sembada yang sempat menyampaikan keinginan untuk keluar.
“Kemarin ada yang tidak betah dan minta pindah, tapi kami dorong untuk tetap di situ sampai lulus. Masih di sana saat ini. Sekarang masih proses pendampingan dari psikolog dan wali asrama juga,” katanya.
Pengajuan TKD Margodadi untuk Sekolah Rakyat di Sleman ini diharapkan mempercepat kehadiran fasilitas pendidikan inklusif yang menyasar keluarga rentan, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman memastikan anggaran penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas meski transfer ke daerah turun. Program bantuan masyarakat tetap berjalan.
Kulonprogo mendorong penanganan Jalan Dekso-Samigaluh dan Jembatan Duwet. Jalan ditargetkan masuk anggaran 2027, jembatan masih dikaji.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 13 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan dari Yogyakarta ke Palur. Tarif tetap Rp8.000 sekali jalan.
BGN meminta makanan MBG yang tidak layak tidak dikonsumsi dan segera dikembalikan ke SPPG untuk diperiksa dan diinvestigasi.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 13 Agustus 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur ke Jogja. Tarif tetap Rp8.000 sekali jalan.
BGN membuka kanal khusus bagi guru untuk melaporkan keluhan, temuan, dan pengaduan terkait pelaksanaan Program MBG di sekolah.