PHRI Ungkap Kendala Sleman Dongkrak Wisatawan dan Hotel

Harianjogja.com, SLEMAN—Upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan okupansi hotel di Kabupaten Sleman masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari efisiensi anggaran pemerintah, minimnya event berskala besar, keterbatasan venue MICE, iklim investasi, hingga kebijakan pemerintah daerah.

Ketua BPC PHRI Sleman, Andhu Pakerti, mengatakan efisiensi anggaran pemerintah turut memberikan dampak terhadap tingkat hunian hotel. Kebijakan tersebut membuat sejumlah kegiatan seperti acara seremonial, studi banding, seminar, serta perjalanan dinas pemerintah menjadi lebih terbatas.

Padahal, kegiatan dinas pemerintah selama ini menjadi salah satu penopang okupansi hotel, terutama melalui sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Pemangkasan perjalanan dinas hingga 50% ikut mengurangi aktivitas yang selama ini menopang sektor tersebut.

“Pemerintah pusat masih dalam masa efisiensi anggaran mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” kata Andhu kepada Harianjogja.com, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, persoalan lain yang dihadapi Sleman adalah keterbatasan dalam mendatangkan event berskala besar. Titik keramaian wisata di DIY saat ini dinilai masih terkonsentrasi di kawasan Malioboro dan Candi Prambanan.

Di sisi lain, Sleman masih memiliki keterbatasan venue MICE berskala besar. Kondisi itu membuat Sleman kesulitan menarik event besar yang berpotensi mendongkrak okupansi hotel sekaligus menggerakkan sektor pariwisata secara mandiri.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan investasi. Andhu menilai ruang keterbukaan investasi di Sleman dan DIY masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal daya tarik sektor pariwisata dan perhotelan bagi investor asing.

“Ruang keterbukaan investasi di Sleman dan DIY pada umumnya belum semudah dan semenarik itu bagi investor, khususnya investor asing, untuk masuk ke sektor pariwisata dan perhotelan,” katanya.

Menurut Andhu, pemerintah daerah dan Pemerintah DIY juga perlu memperkuat keberpihakan terhadap sektor pariwisata. Pariwisata dinilai perlu ditempatkan sebagai salah satu program prioritas utama karena memiliki keterkaitan langsung dengan sektor perhotelan, restoran, dan ekonomi daerah.

“Perlu ada penguatan komitmen dari pemerintah daerah dan provinsi untuk benar-benar menjadikan pariwisata sebagai program prioritas utama. Saat ini fokus program prioritas daerah masih banyak tertuju ke sektor kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.