Media Gathering BPN Kulonprogo Bahas Target Kabupaten Lengkap 2026

Harianjogja.com, KULONPROGO—Upaya penataan dan integrasi data pertanahan di Kulonprogo memasuki fase penting. Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulonprogo menargetkan terwujudnya Kabupaten Lengkap pada 2026 melalui kolaborasi lintas pihak dan penguatan sistem pemetaan digital.

Target tersebut disampaikan dalam kegiatan media gathering yang digelar BPN Kulonprogo di kantornya, Kamis (22/1/2026). Acara ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk lurah dan pamong kalurahan, sebagai bagian dari upaya membangun sinergi pelaksanaan program kerja (Proker) tahun 2026. Dalam forum tersebut, BPN Kulonprogo juga memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025 serta target yang akan dikejar pada tahun mendatang.

Kepala BPN Kulonprogo, Margaretha Elya Lim Putraningtyas, menjelaskan bahwa program utama pada 2026 adalah menjadikan Bumi Binangun sebagai Kabupaten Lengkap. Konsep Kabupaten Lengkap berarti seluruh bidang tanah—baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum—akan terintegrasi dalam satu sistem peta yang sama.

“Yang disebut lengkap itu apabila seluruh bidang tanah sudah masuk dalam satu sistem peta yang seragam. Termasuk pengalihmediaan data yuridis menjadi target utama kami di 2026. Jadi, data yang belum masuk sistem akan dimasukkan agar mudah diakses,” katanya saat Media Gathering di Aula Kantor BPN Kulonprogo, Kamis (22/1/2026).

Elya mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sekitar 41 kalurahan di Kulonprogo yang belum memiliki peta bidang tanah secara lengkap. Jumlah tersebut dinilai cukup besar sehingga membutuhkan kerja sama intensif dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

Selain itu, untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Elektronik Lengkap (PTSEL), BPN Kulonprogo menargetkan sebanyak 2.000 bidang tanah dapat diselesaikan pada 2026.

“Program Kabupaten Lengkap tidak bisa dilakukan secara cepat karena tahapannya cukup banyak dan terkendala keterbatasan petugas serta anggaran,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari strategi percepatan, BPN Kulonprogo akan menggandeng mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kerja sama ini dijadwalkan mulai 9 Februari 2026 dengan melibatkan 53 mahasiswa STPN yang akan membantu proses pengalihmediaan data pertanahan, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum, ke dalam sistem BPN Kulonprogo.

Elya menambahkan, sepanjang 2025 BPN Kulonprogo mencatat sejumlah capaian kinerja. Salah satunya adalah penerbitan sertifikat elektronik yang berhasil memenuhi target secara penuh.

“Realisasi anggaran kami mencapai 99,99 persen, hampir 100 persen. Capaian ini menempatkan BPN Kulonprogo di peringkat keenam secara nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kulonprogo, Gunadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan hingga turun langsung ke lapangan. Meski demikian, masih terdapat sekitar 500 bidang tanah yang belum terpetakan dan jumlah tersebut tergolong cukup banyak.

Gunadi menjelaskan, kendala utama yang dihadapi adalah ketidakvalidan data awal ketika dilakukan pengecekan di lapangan.

“Indikasi awal pemetaan peta-peta lama kami menggunakan peta persil desa. Namun, setelah dicek, ada informasi yang tidak sesuai dengan kondisi lokasi sebenarnya. Banyak bidang yang letaknya tidak sesuai, dan itu menjadi salah satu kendala utama kami,” jelasnya.

Menurutnya, proses pendataan dan pemetaan ini menjadi langkah penting dalam mendukung target Kulonprogo sebagai Kabupaten Lengkap pada 2026, sekaligus memperkuat kepastian hukum pertanahan di wilayah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News