27 Ribu Aplikasi Pemerintah, Pakar: Integrasi Data Jadi PR Besar

Harianjogja.com, JOGJA—Transformasi digital pemerintah kian masif dengan lahirnya sekitar 27 ribu aplikasi untuk pelayanan publik. Namun, lonjakan jumlah aplikasi pemerintah tersebut memunculkan persoalan baru, khususnya integrasi data dan interoperabilitas antar-sistem belum berjalan optimal.

Temuan mengenai keberadaan sekitar 27 ribu aplikasi pemerintah itu disampaikan Guru Besar Transformasi Pemerintahan Digital Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dyah Mutiarin. Menurutnya, kuantitas aplikasi belum sejalan dengan kualitas integrasi data yang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan modern.

“Transformasi digital pemerintah sebenarnya sudah berjalan. Namun di lapangan, banyak aplikasi berdiri sendiri sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Data dari kementerian menyebut ada sekitar 27 ribu aplikasi. Dengan jumlah sebesar itu, kita bisa membayangkan bagaimana rekam datanya, tingkat utilitasnya, siapa saja penggunanya, dan apakah satu sama lain saling terkoneksi atau tidak,” ujarnya, dikutip Jumat (20/2/2026).

Ia menilai, fenomena banyaknya aplikasi pemerintah yang berjalan secara terpisah bukan sekadar persoalan teknis teknologi informasi, melainkan persoalan strategis dalam tata kelola pemerintahan. Fragmentasi sistem berpotensi memicu duplikasi data, perbedaan standar pengelolaan, hingga menguatnya ego sektoral antar-lembaga. Dampaknya, penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi kurang optimal.

Isu integrasi data ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Smart Data: Penguatan Interoperabilitas Data untuk Perumusan Kebijakan yang digelar di Gedung AR Fachruddin A UMY, Kamis (19/2). Forum tersebut menghadirkan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY guna memetakan kebutuhan integrasi data lintas instansi, khususnya di tingkat daerah.

Dalam forum tersebut, Dyah menekankan bahwa banyaknya aplikasi pemerintah tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pelayanan publik. Tanpa interoperabilitas data yang kuat, informasi yang terkumpul justru sulit diolah secara maksimal untuk mendukung analisis kebijakan.

“Jika data tidak interoperabel, analisis kebijakan menjadi lambat dan tidak presisi. Padahal saat ini hampir semua perumusan kebijakan mengandalkan pendekatan berbasis bukti. Tanpa integrasi, keputusan yang diambil berisiko kurang tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa interoperabilitas tidak hanya berbicara mengenai konektivitas sistem teknologi informasi. Penguatan tata kelola, pembenahan regulasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan juga menjadi prasyarat penting agar ribuan aplikasi pemerintah tersebut dapat disinergikan dalam satu ekosistem data terintegrasi.

“Digital government bergerak ke arah data-driven governance. Pemerintah harus bergeser dari yang semula reaktif menjadi prediktif. Dengan data yang terintegrasi dan berkualitas, kita bisa memproyeksikan persoalan lima hingga sepuluh tahun ke depan melalui desain predictive analysis for data policy,” paparnya.

Melalui diskusi tersebut, Dyah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap jenis data yang layak dijadikan basis bersama antar-instansi, peningkatan konektivitas antar-sistem aplikasi pemerintah, serta penguatan fungsi analitik dan kecerdasan buatan dalam platform data pemerintah.

Upaya tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan integrasi data dari 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai instansi, sekaligus membuka jalan menuju smart data policy yang memperkuat interoperabilitas dan menghadirkan kebijakan publik yang lebih efektif, efisien, serta berbasis data terintegrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News