Menteri Wihaji Minta TPK Turun Lapangan, Percepat Penanganan Stunting

Harianjogja.com, SLEMAN—Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, mengajak seluruh Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memperkuat upaya percepatan penanganan stunting melalui pendampingan langsung kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat berdialog dengan ratusan kader TPK di Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan, Sleman, bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026.

Kegiatan itu juga menghadirkan sejumlah keluarga berisiko stunting sebagai bagian dari upaya melihat langsung kondisi yang dihadapi masyarakat. Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pendamping keluarga dalam menjalankan program pembangunan keluarga.

Dalam arahannya, Wihaji menegaskan bahwa keberadaan Tim Pendamping Keluarga memiliki peran strategis dalam menekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Karena itu, para kader diminta terus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal di lapangan agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.

Menurut Wihaji, pemerintah pusat kini menitikberatkan pengawasan secara langsung hingga tingkat akar rumput sesuai arahan Presiden. Pendekatan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dapat dievaluasi berdasarkan kondisi riil di masyarakat, bukan hanya melalui pembahasan di ruang rapat.

"Saya mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk turun ke lapangan. Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, jangan banyak FGD. Cek lapangan, apakah betul tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menilai kehadiran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk program percepatan penanganan stunting yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Menurut Danang, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga bergantung pada ketepatan data sasaran sehingga setiap bentuk intervensi dapat diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

"Stunting bukan sekadar angka. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita," jelasnya.

Karena itu, proses verifikasi dan validasi (verval) data terus diperkuat agar keluarga yang memiliki risiko stunting dapat segera memperoleh pendampingan dan layanan sesuai kebutuhan masing-masing.

Sebagai bentuk kesiapan di lapangan, Pemkab Sleman telah mengoptimalkan kinerja tenaga lini lapangan yang tersebar di 16 kapanewon. Saat ini terdapat 2.088 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK), 212 kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dengan 8.345 anggota, serta 134 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melibatkan 3.977 anggota.

Selain itu, Kabupaten Sleman juga memiliki 175 kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan 4.556 anggota yang didukung oleh 16 Sekolah Lansia. Di bidang pembinaan remaja, terdapat 131 kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang menaungi 2.620 anggota. Struktur pendampingan tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya percepatan penanganan stunting di Sleman sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan keluarga.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi keluarga, rangkaian peringatan Harganas ke-33 di Sleman juga diisi dengan program literasi keuangan keluarga yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas agar mampu mengelola keuangan dan risiko masa depan secara lebih bijak sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan stunting di Sleman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.