Suami Lawan Istri dalam Pilkades, Bagaimana Potensi Konfliknya?

Suasana pendaftaran peserta pilkades di Desa Bendungan, Selasa (31/7 - 2018).Harian Jogja/Uli Febriarni
09 Oktober 2018 08:17 WIB Uli Febriarni Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO- Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kulonprogo, Risdiyanto mengaku tak bisa memperkirakan dan memetakan kerawanan pemilihan kepala desa (pilkades) secara presisi.

Baik itu konflik horizontal maupun konflik lainnya. Ia hanya berharap, pilkades dapat berjalan lancar tanpa diwarnai konflik, termasuk konflik antara suami-istri yang bisa saja berpotensi terjadi antar peserta Pilkades yang berstatus suami-istri.

"Tapi kemungkinannya itu tentu sangat kecil," ujarnya, Senin (8/10/2018).

Ia juga menampik kemungkinan adanya potensi politik uang, mengingat pada saat pengundian nomor urut calon, dilakukan pula kesepakatan kampanye damai dan bebas politik uang.

Yang pasti, setiap peserta Pilkades sudah memenuhi syarat seperti diatur dalam regulasi, yaitu minimal dua orang dan maksimal lima orang, atau tidak ada Pilkades yang hanya diikuti satu calon saja dengan melawan kotak kosong.

Kasubbag Humas Polres Kulonprogo Iptu Sujarwo mengatakan, Polres Kulonprogo akan menerjunkan 251 personel untuk mengamankan jalannya Pilkades serentak di 20 desa. Dari 20 desa yang menggelar pemilihan, lima di antararanya teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Antara lain Desa Ngentakrejo (Kecamatan Lendah) Desa Karangsari (Kecamatan Pengasih), Desa Brosot (Kecamatan Galur), Desa Kebonrejo dan Desa Kedundang (Kecamatan Temon).

Kapolres Kulonprogo AKBP Anggara Nasution mengatakan, desa-desa yang masuk wilayah rawan pada Pilkasdes serentak nanti dianggap cukup mudah menimbulkan gangguan.

Karena didasari beberapa faktor, misalnya klaim dukungan antar kelompok keagamaan, adanya calon yang diusulkan masyarakat tidak lolos seleksi. Khusus untuk wilayah Temon, kerawanan yang tinggi disebabkan karena daerah itu terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).