Pemkot Terus Wujudkan Jogja sebagai City for All

Ilustrasi Difabel. - JIBI
23 Oktober 2018 14:20 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja terus berkomitmen mewujudkan kota inklusi dan ramah bagi semua kalangan. Salah satunya dengan mendorong partisipasi kelompok rentan dalam proses pembangunan.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menegaskan jika pembangunan kota-kota di dunia saat ini memiliki paradigma baru yakni city for all atau kota untuk semua kalangan. Oleh karena itu, setiap kota harus menata diri untuk menjadi kota yang bisa memberikan kesempatan bagi kelompok rentan.

"Kelompok rentan ini mulai dari kalangan difabel, perempuan, anak hingga lansia. Makanya, ke depan Jogja akan mengusung paradigma global, city for all agar bisa dinikmati semua kalangan," kata Ketua Pokja Inklusi Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu, Selasa (23/10/2018).

Apalagi, kata Heroe, Jogja merupakan kota pariwisata yang diakses oleh semua orang. Termasuk kalangan disabilitas. Hanya saja hingga kini belum ada satupun model kota inklusi yang menjadi standar sebuah kota. "Yang jelas, perkembangan kota harus menerapkan model dinamis bukan statis agar bisa diakses semua kalangan, khususnya bagi kelompok rentan," ucap Heroe.

Dia mencontohkan sebagian perkantoran dan sarana publik di Jogja sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk kalangan disabilitas. Hal ini juga akan ditopang oleh pengesahan Raperda terkait disabilitas yang segera disahkan.

"Ini kebijakan afirmasi untuk mendukung Jogja sebagai kota Inklusi. Kami sudah sediakan toilet khusus kelompok rentan. Termasuk nanti halte-halte bus. Semua akan ditata agar ramah bagi kelompok rentan," kata dia.

Tidak hanya bangunan di lingkungan pemerintah, jika regulasi terkait dengan disabilitas disahkan maka bangunan kalangan swasta juga harus menyesuaikan. Seperti pusat perbelanjaan, hotel dan unit kerja lainnya. "Swasta juga berkewajiban untuk menyediakan sarpras yang ramah difabel. Kami juga akan sounding kan dengan para investor agar mereka menyediakan dan memerhatikan sarpras untuk akses kelompok rentan," ujar dia

Berkaitan dengan hal itu, Humanity & Inclusion (HI) bekerja sama dengan Pemkot menggelar lokakarya nasional pada Selasa (23/10). Lokakarya yang diikuti seratus delegasi dari berbagai pemerintah kota dan pegiat penyandang disabilitas se-Indonesia itu diakhiri dengan deklarasi terkait Pembangunan Masyarakat Inklusi.

Penasehat Teknis untuk Inklusi Disabilitas dan Gender Anggia Sari Puji Aryati, mengaku pemerintah sudah banyak menggulirkan program berbasis inklusi. Hanya, informasi mengenai hal itu masih belum tersosialisasikan dengan baik. Akibatnya, masih banyak penyandang disabilitas yang belum memahami bagaimana mengakses program berbasis inklusi. "Kami pun menyadari, banyak penyandang disabilitas yang sejak kecil 'disembunyikan' oleh orangtua sehingga perlu mendapat dukungan pendidikan," katanya.

Sementara Country Contributor HI Indonesia Swatika Eka Satiyono, berharap setiap pemerintah daerah bisa terus bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan inklusif. Tidak lagi saling mengkritik, melainkan juga memberikan solusi agar program tersebut bisa dijalankan oleh daerah lain. "Harapan kami, forum lokakarya nantinya bisa menjadikan langkah awal dalam mempersatukan persepsi terhadap kebijakan inklusi. Apa yang sudah diperbuat di daerah lain, bisa dicontoh oleh daerahnya," ujar dia.