Bahlil Siapkan Skema Dana Bioetanol, E10 Dimulai pada 2027
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan bioetanol untuk mendukung penerapan E10 pada 2027 tanpa membebani konsumen dan tetap menguntungkan petani.
Pembakaran bendera tauhid./Youtube
Harianjogja.com, JOGJA- Buntut kasus pembakaran bendera tauhid yang disebut atribut HTI, pemerintah termasuk Presiden Jokowi dikritik.
Forum Ukhwah Islamiyah (FUI) di Jogja, menggelar aksi untuk mengecam pembakaran bendera kalimat tauhid yang dilakukan Banser Nahdlatul Ulama saat Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, Minggu (21/10/2018) akhir pekan lalu.
Dalam aksi tersebut, Presidium FUI Syukri Fadholi juga mengkritik Presiden Jokowi. Sebab, ia mengklaim, selama empat tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, umat Islam ditekan serta para ulama dikriminalisasi.
“Empat tahun ini umat Islam dalam kondisi tertekan, seolah-olah islam terfitnah, dikriminalisasi, terakhir pembakaran bendera itu,’’ kata Syukri.
Dirinya menjelaskan, pemerintah seharusnya mengatukan umat. Kalau tidak seperti itu, negara dalam kondisi bahaya.
“Kewajiban pemerintah tampil sebagai penyatu umat bukan pemecah umat, kalau aparatur tidak bisa menyatukan umat bisa bahaya,’’ katanya.
Lebih lanjut dirinya mengakui, umat Islam dalam kondisi terbelah karena janji-janji politik Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla banyak tidak tercapai.
“Harus jujur, rakyat terbelah, karena kebijakan pemerintah yang tidak sesuai harapan dan janji-janji,’’ tegasnya.
Menurutnya bangsa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang jujur serta dapat menyatukan ummat seluruh Tanah Air.
“Bangsa ini butuh sosok pemimpin yang jujur yang mau menyatukan umat, kalau permisal Jokowi taubatan nasuha itu juga tidak masalah,’’ ungkapnya.
Syukri menyakini, ketika seorang pemimpin hanya mencari jabatan maupun kekuasaan untuk mencapai sebuah kehormatan, tidak akan membuat bangsa Indonesia lebih maju.
“Rakyat dan bangsa ini butuh sosok pemimpin yang berkearifan, merakyat, Insyallah rakyat tentram,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan bioetanol untuk mendukung penerapan E10 pada 2027 tanpa membebani konsumen dan tetap menguntungkan petani.
Prabowo memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilanjutkan dengan perbaikan dan efisiensi untuk memenuhi gizi anak Indonesia.
Bagi konsumen yang sedang mencari sepeda motor Honda untuk mendukung mobilitas sehari-hari, berikut sejumlah penawaran istimewa dalam program “Pesta Merdeka”.
Prabowo meluncurkan Motor Listrik Nasional di Cikarang. Pemerintah menargetkan produksi hingga 2 juta unit dan menyiapkan kredit lebih murah.
Siswa 11 tahun diduga keracunan setelah menyantap MBG di Trenggalek. Ia sempat diare lebih dari 10 kali dan muntah hingga tujuh kali.
BGN mengkaji sanksi SPPG di Kulonprogo setelah kasus keracunan. Dari 424 SPPG di DIY, baru 415 yang memiliki SLHS.