Tingkat Kerawanan Pemilu di Bantul Paling Rendah se-DIY

Harianjogja.com, BANTUL—Potensi terjadinya konflik pemilu di Bantul dinilai rendah. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Bantul terendah se-DIY.

Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono mengatakan dari lima kabupaten/kota se-DIY, IKP Bantul memang yang terendah, yakni hanya 49,6. Sedangkan yang tertinggi, kata dia justru adalah Kabupaten Kulonprogo, yakni mencapai 59,45.

Dia mengatakan tugas utama bawaslu yakni melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Semua aktor peserta pemilu perlu didekati. "Contoh beberapa hari lalu di Sleman, pasangan calon Capres dan Cawapres nomer urut satu dan dua bikin acara yang ada doorprize-nya. Lalu kami ingatkan," ucap dia dalam diskusi bertema Mengelola Kerawanan Pemilu di DIY yang digelar di Resto Kandang Sapi, Piyungan, Bantul, Selasa (11/12).

Dosen Ilmu Pemerintahan UGM, Mada Sukmajati mengatakan setidaknya ada empat dimensi yang bisa dijadikan parameter kerawanan pemilu. Keempat dimensi tersebut masing-masing adalah konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu bebas serta adil, kontestasi, dan partisipasi. "Aspek sosial politik dapat dilihat dari kerawanan gesekan antar pendukung partai politik, partisipasi masyarakat dari semua golongan," ujar Mada.

Dia menjelaskan keempat dimensi itu masih dibagi menjadi 16 subdimensi. Ke-16 subdimensi tersebut mencakup keamanan; otoritas penyelanggara pemilu; penyelenggara negara; relasi kuasa di tingkat lokal; hak pilih; kampanye; pelaksanaan pemilu; ajudikasi keberatan pemilu; pengawasaan pemilu; hak politik terkait dengan gender; representasi minoritas; proses pencalonan; partisipasi pemilih; partai politik; kandidat; dan publik.

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Mohammad Najib mengatakan pemilu yang bebas dan adil belum bisa terpenuhi di Indonesia. Pasalnya sejauh ini masih terdapat sejumlah ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi, khususnya dari kebebasan dari kebohongan, dan tekanan kepada pemilih.

Menurut dia ada dua aktor yang ada dalam kerawanan pemilu. Pertama adalah aktor peredam kerawanan yang terdiri dari KPU, TNI/Polri, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya. Kedua adalah aktor pelaku kerawanan pemilu terdiri dari oknum sukarelawan pendukung peserta pemilu; tim kampanye; serta satgas parpol.

Oleh karena itu jika kedua aktor bisa bersinergi dalam menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi, maka pemilu pun pasti akan bisa berjalan lancar. "Kuncinya ada di tujuan, kesenyawaan tim, pemberdayaan, kolaborasi yang selaras, dan penghargaan tim," ujar Najib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.