Rencana Pembangunan Embarkasi Haji di DIY Belum Jelas, Ini Masalahnya

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pembangunan embarkasi haji di DIY masih kabur. Lahan untuk membangun asrama haji di Wates belum tersedia.

"Padahal kalau Pemda DIY bersedia untuk menghibahkan lahannya kepada Kemenag, Kemenag siap untuk membangun asrama haji tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenag DIY, Edhi Gunawan, Selasa (9/7/2019).

Embarkasi haji di DIY penting untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji. Edhi memahami jika Yogyakarta International Airport (YIA) baru saja beroperasi. Meski demikian, dia berharap proses pembentukan embarkasi bisa terwujud karena harapan masyarakat DIY memiliki embarkasi sendiri.

"Pemerintah masih fokus menata penerbangan reguler di YIA. Untuk embarkasi belum dibahas. Kami terus berdiskusi dan berembuk dengan Pemda DIY, dan belum ada keputusan," katanya.

Selama ini untuk ke Tanah Suci warga DIY harus berangkat dari embarkasi Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Menurutnya, keberangkatan haji dari Donohudan paling banyak se-Indonesia. Kelompok terbang (kloter) yang berangkat dari embarkasi Donohudan sebanyak 97 kloter. "Ini paling tinggi se-Indonesia. Lainnya rata-rata 60 kloter bahkan ada yang di bawah 30 kloter. Kalau di DIY ada embarkasi, nanti bisa melayani sebagian wilayah Jawa Tengah," katanya.

Menurut Edhi, jika DIY memiliki embarkasi ada penurunan kloter di Donohudan hingga 50% atau lebih dari 40 kloter. Dengan begitu, maka beban kerja Embarkasi Donohudan bisa turun dan pelayanan haji bisa lebih maksimal. "Kalau DIY punya embarkasi sendiri maka jarak tempuh calon jemaah asal DIY juga bisa dikurangi. Beban penerbangan di Bandara Adi Soemarmo juga berkurang," katanya.

Sekda DIY, Gatot Saptadi, mengakui hingga kini lahan untuk pembangunan asrama haji masih belum disepakati. Meski demikian, Pemda DIY sudah menawarkan lahan kepada Kemenag baik yang ada di Kulonprogo maupun Bantul. Hanya, kata Gatot, Pemda masih fokus menyelesaikan operasional YIA. "Bangun embarkasi itu gampang. Yang jadi kendala lahannya. Kalau Pemda harus dengan hibah lahan sepertinya sulit. Kalau Pemda yang bangun sendiri embarkasinya juga terkendala dana. Jadi ini masih terus dibahas," katanya.

Gatot juga mempermasalahkan pengelolaan embarkasi, apakah Kemenag atau Pemda DIY. Persoalan lainnya syarat untuk membuka embarkasi. Menurut Gatot ada aturan minimal berapa kloter dalam satu embarkasi. Padahal di DIY hanya ada sembilan kloter haji. "Perlu ada kerja sama dengan Pemda lain untuk memenuhi syarat minimal embarkasi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.